TRIBUNJATIM.COM- Bupati Pati Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK.
Sudewo sempat menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus.
Terkait kasus apakah OTT tersebut?
Simak selengkapnya di sini!
Dilansir dari Tribunnews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), dipastikan menjadi satu pihak yang diamankan tim penyidik KPK.
Konfirmasi ini disampaikan langsung Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Budi menegaskan bahwa sosok Sudewo yang diamankan adalah kepala daerah setempat.
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW," kata Budi, Senin (19/1/2026).
Budi menyebut pemeriksaan terhadap Sudewo kini sedang dilakukan secara intensif.
Politikus Partai Gerindra itu sedang diperiksa di Polres Kudus.
"Saat ini, yang bersangkutan (Sudewo) sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," jelasnya.
Selain mengonfirmasi penangkapan Bupati Sudewo, KPK juga mengungkap adanya pihak lain yang turut digelandang dalam operasi ini.
Tim penyidik mengamankan pihak yang diduga berperan sebagai pengepul dana, yang berasal dari unsur perangkat daerah.
"Ya, di antaranya itu yang diamankan (pengepul), nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi," tutur Budi.
Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam peran pengepul tersebut, KPK meminta publik bersabar menunggu hasil pendalaman tim di lapangan.
"Pihak-pihak yang diamankan, siapa saja terkait dengan peristiwanya, menyoal soal apa, itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucapnya.
KPK memastikan akan segera membuka konstruksi perkara secara gamblang kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
"Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," ujar Budi.
Sosok Sudewo
Nama Sudewo sempat menjadi sorotan publik atas kebijakannya menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Hal tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga Pati.
Bahkan, buntut kebijakannya tersebut, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968 nyaris dimakzulkan DPRD Pati.
Sudewo pun sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Perjalanan Sudewo Jadi Bupati
Sudewo meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994.
Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.
Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.
Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013.
Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati.
Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.
