Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sejumlah petugas pendataan mulai Selasa (20/1/2026)  turun ke gampong di Kabupaten Bireuen, melakukan validasi data kerusakan rumah diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dampak banjir bandang dan tanah longsor terjadi, Selasa-Rabu (25-25/11/2026) lalu.

Hal tersebut  disampaikan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah saat membuka Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana Hydro Meteorologi dalam rangka bimbingan teknis pendataan rumah rusak berlangsung di aula lama Setdakab Bireuen.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, data sudah  diterima BNPB jumlah rumah rusak ringan 14.710, rusak sedang 4.403, rusak berat 4.235 dengan total 23.348 unit rumah dampak banjir di Kabupaten Bireuen.

Memastikan keakuratan data, maka harus dilakukan validasi sesuai dengan kriteria masing-masing dengan melibatkan 200 orang petugas dari mahasiswa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dinas terkait di Bireuen dan unsur terkait lainnya.

"Para petugas ini kami harapkan mulai besok sudah turun ke lapangan, nanti dari BNPB dan BPBD akan membagi menjadi 100 kelompok, 1 kelompok  dua orang dan diharapkan pendataan dapat selesai
dalam 5 hari kedepan karena lebih cepat lebih baik," harap Deputi pada BNPB Pusat itu.

Para petugas dapat melaksanakan tugas dengan baik karena tugas ini tugas keadilan, kestabilan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

"Data yang kita data dan kita rekap, nanti kita umumkan lagi di gampong itu, apa ada yang komplain, untuk uji publik sehingga datanya dihasilkan sudah benar-benar akurat," ungkapnya.

Bupati Bireuen, H Mukhlis, ST saat membuka sosialisasi itu antara lain menekankan petugas atau tim pendataan rumah rusak ini adalah ujung tombak keadilan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor.

Perlu diingat katanya, bahwa data yang akurat akan memastikan bantuan stimulan tepat sasaran.

Data yang cepat akan mempercepat proses pencairan anggaran perbaikan infrastruktur dan data yang transparan akan menjaga kondusivitas dan menghindari konflik sosial di tengah masyarakat.

"Saya menegaskan, jangan sampai ada laporan rumah yang seharusnya kategori "rusak berat". Namun didata "rusak ringan", atau sebaliknya. Bekerjalah dengan integritas tinggi dan berpedoman teguh pada petunjuk teknis diberikan narasumber," tegas Bupati.

Baca juga: Puluhan Personel Polres Bireuen Bersihkan Lumpur di Dayah Nurul Hidayah Kutablang

Bupati Mukhlis juga menginstruksikan bagi seluruh peserta agar memahami kriteria, pahami betul perbedaan klasifikasi kerusakan (ringan, sedang, berat) sesuai standar BNPB agar tidak terjadi perdebatan di lapangan.

“Sinergi antar lembaga, pastikan koordinasi antara BPBD, pihak kecamatan, dan perangkat gampong berjalan harmonis. Buang jauh-jauh ego sektoral, kita bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi, gunakan sistem pendataan digital yang telah disiapkan untuk meminimalkan human error dan mempercepat pelaporan ke tingkat pusat, harap bupati. (*)

Baca juga: Kak Na Tekankan Anggota TP PKK Aceh Wajib Kerja Bakti untuk Rakyat