TRIBUNBEKASI.COM, BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membahas persiapan penyelenggaraan Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit 2026 yang akan digelar di Jakarta dalam pertemuan bersama panitia di pendopo kediamannya, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (23/1/2026).
Bima menjelaskan, APCAT merupakan aliansi kepala daerah di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada penguatan peran pemerintah subnasional dalam isu kesehatan dan pembangunan, khususnya pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular.
“Pagi ini pertemuan dengan teman-teman APCAT. Ini adalah aliansi kepala daerah Asia Pasifik, di mana saya masih menjadi ketuanya. Intinya pertama terkait dengan rencana penyelenggaraan conference pada hari Minggu dan hari Senin di Jakarta,” ujar Bima.
Selain membahas teknis pelaksanaan, pertemuan tersebut juga menyinggung agenda regenerasi kepemimpinan dalam tubuh APCAT guna menjaga keberlanjutan komitmen organisasi.
“Di sana akan ada regenerasi pemilihan ketua baru untuk tetap menjaga konsistensi dari pengendalian tembakau dan juga pencegahan penyakit tidak menular,” jelasnya.
Menurut Bima, isu pengendalian tembakau menjadi relevan karena selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas.
“Isu ini sangat penting, karena selaras dengan Asta Cita untuk mengendalikan tembakau juga zero poverty, dan mendukung agar anak-anak Indonesia semakin sehat,” tegasnya.
Ia menambahkan, APCAT Summit 2026 akan dihadiri puluhan kepala daerah dari Indonesia yang dinilai telah menjadi contoh dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) melalui regulasi di daerah masing-masing, termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
“Dan salah satunya adalah Jakarta yang baru saja mengesahkan Perda KTR yang melakukan langkah monumental,” katanya.
Melalui pertemuan persiapan ini, Bima berharap APCAT Summit 2026 dapat menjadi forum strategis bagi kepala daerah di kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat kolaborasi, berbagi praktik baik, serta mendorong kebijakan kesehatan publik yang berbasis komitmen dan bukti ilmiah.
