TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Barat dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri Regional Jawa Barat untuk memperluas akses pembiayaan bersubsidi bagi pelaku usaha, khususnya industri padat karya berorientasi ekspor.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) merupakan wadah pelaku usaha ekspor yang berfokus pada penguatan kapasitas eksportir, akses pasar serta dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi dunia usaha. 

Sedangkan, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) merupakan asosiasi nasional yang membina dan memperjuangkan industri mebel dan kerajinan sebagai sektor padat karya strategis, pencipta nilai tambah, dan penggerak ekspor nasional.

Kolaborasi ini ditandai melalui kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Pelaku Usaha yang diselenggarakan di Mandiri University, Bandung, Senin (26/1/2026).

Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan produktif agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas dan memperkuat daya saing di pasar global.

Ketua GPEI Jawa Barat sekaligus Ketua Umum DPP HIMKI Abdul Sobur menegaskan, Jawa Barat merupakan salah satu motor utama ekspor nasional, sehingga penguatan pembiayaan bagi dunia usaha harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dia mengatakan, nilai ekspor Jawa Barat berada pada posisi teratas nasional, mendekati 38 miliar dolar AS. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan jutaan tenaga kerja yang ditopang oleh aktivitas ekspor dan industri.

"Karena itu, pembiayaan bersubsidi harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga produktivitas, mempertahankan lapangan kerja, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekspor,” ujar Abdul Sobur.

Menurutnya, di tengah dinamika global seperti tekanan permintaan, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi nilai tukar dan tarif perdagangan, pelaku usaha Indonesia perlu didorong agar naik kelas melalui pembiayaan yang sehat dan terjangkau.

“Yang dibutuhkan pelaku usaha bukan sekadar tambahan modal, tetapi pembiayaan produktif yang dibarengi penguatan tata kelola. Karena itu, kolaborasi GPEI–HIMKI dan Bank Mandiri ini diarahkan untuk memperkuat disiplin usaha: administrasi, legalitas, laporan keuangan, serta kesiapan memenuhi standar pasar global,” tambahnya.

Akses Pembiayaan untuk Naik Kelas

Bank Mandiri Regional Jawa Barat menyampaikan program pembiayaan bersubsidi ini merupakan dukungan konkret untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan kompetitif, khususnya bagi sektor yang menyerap tenaga kerja besar dan memiliki kontribusi tinggi terhadap ekspor.

Baca juga: Penyaluran FLPP Cetak Rekor, BTN Paling Agresif Salurkan Pembiayaan

Kegiatan sosialisasi ini membahas syarat program, fitur pembiayaan, skema pengajuan, serta sesi tanya jawab agar pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang jelas dan dapat segera mempersiapkan kelayakan usaha sesuai ketentuan.

Akan Direplikasi ke Provinsi Lain

Kolaborasi ini akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. GPEI dan HIMKI menargetkan sinergi serupa dapat mendorong percepatan pembiayaan produktif, mendorong ekspor, dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

“Inisiatif Jawa Barat ini akan kami dorong menjadi gerakan nasional. Setelah Jabar, kami akan bergerak ke provinsi-provinsi lain agar akses pembiayaan produktif semakin luas dan mampu memperkuat industri padat karya secara nasional,” tutup Abdul Sobur.

Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) terus diperkenalkan kepada dunia usaha untuk memperkuat sektor industri padat karya melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau. 

Baca juga: Naik 344 Persen, Industri Pembiayaan Grup Astra Raup Lonjakan Peminat Motor Listrik

Komitmen ini tercermin dalam kegiatan Sosialisasi Program KIPK yang digelar GPEI–HIMKI bersama Bank Mandiri di Universitas Bank Mandiri Bandung.

Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat KIPK sebagai solusi pendanaan yang dapat segera dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya di sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Program ini diharapkan memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional.

Kebijakan KIPK juga ditopang regulasi lintas kementerian sehingga pelaksanaannya lebih operasional dan siap diterapkan seperti koordinasi Kemenko Perekonomian, pengaturan subsidi melalui Kementerian Keuangan, hingga penetapan kriteria penerima dan pedoman teknis oleh Kementerian Perindustrian, seluruhnya disusun agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.