TRIBUNJATIM.COM - Air mata Widyawati tak terbendung saat sebuah lapak permanen diserahkan kepadanya, Kamis (12/2/2026).
Perempuan 47 tahun asal Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan itu akhirnya memiliki tempat berjualan yang layak setelah beberapa tahun berdagang dalam keterbatasan.
Lapak tersebut merupakan bantuan yang difasilitasi Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memanfaatkan material limbah menjadi sarana usaha siap pakai.
Bagi Widyawati, bantuan itu bukan sekadar tempat berdagang, melainkan harapan baru untuk menata hidup.
Sejak 2021, ia menyandang status perempuan kepala keluarga (Pekka) setelah ditinggal suaminya.
Sejak itu, ia menjadi tulang punggung bagi dua anaknya.
Setiap hari, ia membagi waktu antara mengurus keluarga dan mencari nafkah dengan berjualan cireng.
Pagi hari, ia berjualan di kantin sekolah.
Siang hingga sore, ia melanjutkan dagangan di depan rumah dengan peralatan seadanya.
Dagangannya hanya ditata di atas meja kecil tanpa penutup.
Saat hujan turun, ia harus bergegas mengangkat dagangan agar tidak basah.
Ketika panas terik menyengat, ia tetap bertahan tanpa pelindung.
“Sejujurnya saya tidak punya uang untuk membeli gerobak atau lapak seperti ini. Saya benar-benar terharu menerima bantuan ini,” ujarnya.
Baca juga: Mengenal Ragam Tradisi Leluhur Pasuruan: Petik Laut sampai Pencak Silat Kuntu Mancilan
Menurutnya, keberadaan lapak permanen membuatnya lebih tenang dan percaya diri dalam berjualan.
Selain lapak, ia juga menerima tambahan modal usaha sebesar Rp500 ribu untuk mendukung perputaran dagangannya.
“Semoga bantuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Terima kasih atas kepeduliannya,” katanya.
Baca juga: Halimah Siswa SLB Pasuruan Cari Rongsokan Sepulang Sekolah Demi Bantu Ibu, Polisi Beri Modal Usaha
Sugiarto menjelaskan, lapak tersebut dirakit dari material limbah yang diolah kembali agar memiliki nilai guna.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perempuan kepala keluarga yang berjuang mandiri.
“Perempuan-perempuan tangguh seperti Bu Widyawati ini harus diperjuangkan. Mereka bekerja keras demi keluarga, dan negara harus hadir,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis Februari 2026, terdapat 126.102 perempuan berstatus kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan.
Jumlah itu setara dengan 21 persen dari total 588.430 kepala keluarga.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan.
“Masalah klasik Pekka adalah modal dan sarana usaha. Ini yang harus disentuh agar mereka bisa langsung berjualan tanpa kebingungan memikirkan tempat,” katanya.
Ia menegaskan, bantuan sosial tetap diperlukan, namun harus dibarengi program berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan.
“Bantuan itu penting, tetapi harus diimbangi dengan kail. Pemerintah perlu memastikan ada kesempatan yang setara bagi mereka,” tambahnya.
Baca juga: Jauh-jauh dari Pasuruan, 2 Emak-emak Datang ke Ponorogo untuk Curi Susu di Minimarket
Sugiarto juga menyoroti tantangan sosial yang kerap dihadapi perempuan kepala keluarga, termasuk stigma di lingkungan sekitar.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif.
Ia mengusulkan agar sektor industri di Pasuruan membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi Pekka, mengingat mereka tetap memikul tanggung jawab domestik.
“Harus ada campur tangan pemerintah untuk bernegosiasi dengan sektor industri. Peluang itu besar di Pasuruan, baik di kawasan pabrik, Koperasi Merah Putih, maupun program SPPG atau Makan Bergizi Gratis. Pekka perlu diprioritaskan agar mendapat pekerjaan yang sesuai demi kelangsungan hidup keluarganya,” tandasnya.
