BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD soroti beberapa poin penting saat Forum Perangkat Daerah di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III, wilayah Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat.

Proses penyusunan Renja perangkat daerah difasilitasi Bapperida HSS dan diikuti oleh para anggota DPRD Dapil III, jajaran perangkat daerah, camat se-Daha, serta APDESI di Aula Kecamatan Daha Utara.

Anggota DPRD masing-masing berhadir dari Dapil III ingin memastikan aspirasi masyarakat Daha tersampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Wakil Ketua I DPRD HSS, Husnan menegaskan forum perangkat daerah momentum strategis mengawal aspirasi publik.

Baca juga: Pasar Los Batu Disisir Tim Gabungan Polres HSS dan Bapanas, Stok Aman Beberapa Komoditas Lewati HET

Menurutnya, banyak usulan mendesak dari masyarakat Daha yang harus menjadi perhatian serius dalam RKPD 2027. 

“DPRD mendukung penuh penguatan proses perencanaan pembangunan berbasis data dan pembangunan menyentuh langsung persoalan masyarakat,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2026).

Hal serupa diutarakan, Anggota Komisi lll, Muhammad Rizali. Menurutnya, banyak aspirasi dan harapan dari masyarakat di Daha terkait pembangunan, kualitas SDM, peningkatan tenaga kerja, dan penekanan angka pengangguran di Daha.

Ditegaskannya, forum itu sangat strategis membahas dan membedah program yang dibutuhkan masyarakat benar-benar bisa terealisasi, mempunyai dampak signifikan.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus kritis dan partisipatif. Pembangunan yang maju merupakan pembangunan dirasakan manfaatnya hingga ke dapur-dapur warga,” jelasnya.

Dirinya mengajak masyarakat Daha mengawal bersama hasil dari forum, bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan aksi nyata dan strategis untuk kemajuan negara.

Baca juga: Tekan Harga di Atas HET, MinyaKita Mulai Disalurkan ke Toko Pengawasan Pasar Los Batu Kandangan HSS

Sementara itu, Kepala Bapperida HSS, M Arliyan Syahrial, menjelaskan forum perangkat daerah menjadi ruang sinkronisasi antara perencanaan teknokratik dengan aspirasi masyarakat dari musrenbang desa dan kecamatan.

“Ini adalah jembatan untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan dan kemampuan fiskal daerah. Forum di Dapil III juga menutup rangkaian forum perangkat daerah yang berlangsung tiga hari,” sampainya. (Banjarmasinpost.co.id/Adiyat Ikhsan)