TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kini memfokuskan strategi pembangunan pada penguatan kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diambil menyusul kondisi anggaran daerah yang masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa mengungkapkan bahwa saat ini 90 persen kekuatan pembangunan di Bumi Intimung bersumber dari pusat.
"Kekuatan pembangunan di Kabupaten Malinau itu 90 persen bersumber dari transfer pusat, termasuk bagi hasil," ujar Wempi W Mawa saat Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Malinau 2027 di Kantor Bupati Malinau, Senin (23/2/2026).
Bupati Malinau menjelaskan, ketergantungan yang tinggi ini membuat postur anggaran daerah sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan APBN.
Baca juga: Pusat Janjikan Anggaran Rp 650 Miliar di APBN 2026, Bangun Jalan dan Jembatan Malinau-Krayan
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Malinau mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih progresif.
Pada tahun anggaran 2026, target PAD diproyeksikan mencapai Rp 129,5 miliar, atau naik sekitar 65,6 persen dibandingkan target 2025 sebesar Rp 78,1 miliar.
Pemerintah daerah termasuk Pemkab Malinau diproyeksi akan mengalami badai panjang efisiensi keuangan. tekanan fiskal saat ini sudah mulai membatasi ruang gerak belanja pegawai.
Salah satu dampaknya adalah keputusan untuk tidak lagi melakukan penambahan tenaga kerja baru di lingkungan pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah tidak bisa mengangkat PPPK lagi karena kebijakan anggaran," ungkapnya.
Baca juga: Realisasi APBN di KPPN Tanjung Selor Tembus Rp 5,72 Triliun per September 2024, Begini Penjelasannya
Menurut dia, memaksakan rekrutmen baru di tengah kondisi keuangan saat ini justru akan menjadi beban bagi pegawai yang sudah ada.
"Kalau kita rekrut nanti lagi tambah, maka pegawai terpaksa saya keluarkan. Menambah di sini atau mengefisiensikan yang ada," beber dia.
Selain itu, Wempi W Mawa menyoroti ironi di sektor pangan di mana kebutuhan harian seperti pepaya (kates) dan telur masih harus dipasok dari luar daerah.
Wempi W Mawa melihat hal ini sebagai peluang pendapatan yang hilang karena banyaknya lahan produktif di Malinau yang masih tidur.
"Hari ini kates (pepaya) itu sangat langka di Malinau, bahkan pesan dari luar. Padahal dia tumbuh subur di sini," jelasnya.
Wempi W Mawa menekankan agar seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa mempermudah akses investasi guna mendongkrak pendapatan mandiri.
Ia berharap suatu saat Malinau bisa memiliki ketahanan anggaran yang kuat tanpa harus selalu was-was menanti kiriman dana pusat.
"Harapan kita, kita juga bisa seperti DKI Jakarta yang tidak mengharap APBN, tapi benar-benar mendapatkan sumber pembangunannya dari pendapatan asli," pungkasnya.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
