TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengidentifikasi bahwa fluktuasi tajam harga cabai rawit yang kini menyentuh angka Rp 100.000 per kilogram bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan masalah distribusi dan tingginya serapan dari luar daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, meminta masyarakat untuk mulai membangun ketahanan pangan mandiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan, mengingat intervensi pasar melalui operasi pasar murah hanya bersifat sementara.
Pantauan Tribunjogja di Pasar Beringharjo, Rabu (4/3), menunjukkan tren kenaikan harga yang sangat kontras antara cabai rawit dengan jenis cabai lainnya. Para pedagang mengeluhkan kondisi "ganti harga" yang terjadi sangat cepat dalam hitungan hari.
Ida Chabibah, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Beringharjo, mengungkapkan bahwa harga cabai rawit bergerak sangat liar.
"Cabai keriting merah, hijau masih murah. Tapi kalau cabai rawit fluktuatif naik turunnya cepat dari Rp 105.000 turun ke Rp 75.000, sekarang Rp 100.000 per kilogram, ada yang Rp 95.000 tapi kualitas beda," ungkap Ida.
Kenaikan ini juga merembet ke komoditas sayuran lainnya. Ida merinci, harga brokoli melonjak dari Rp 15.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram, sementara bunga kol kini dibanderol Rp 35.000. Faktor cuaca buruk sepanjang tahun 2026 ditengarai menjadi penyebab utama penurunan kualitas fisik sayuran dan terbatasnya stok di tingkat petani.
Kondisi harga yang melambung ini diakui pedagang membuat aktivitas pasar lesu. Sutinah, pedagang lainnya di Beringharjo, menyebutkan bahwa meski harga barang tinggi, omzet penjualan justru menurun.
"Sayuran itu mahal tapi jualannya loyo sepi," jelasnya.
Menanggapi fenomena tersebut, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa cabai merupakan komoditas yang masuk dalam klasifikasi volatile food atau harga pangan bergejolak.
Menurutnya, secara statistik pasokan cabai di DIY sebenarnya berada dalam kondisi aman.
"Jadi, ada tiga klasifikasi dalam inflasi itu, ya. Ada volatile food, kemudian administered price, dan satu lagi core inflation (inti). Nah, cabai itu masuk di volatile food. Jadi, kalau volatile ini memang sangat memengaruhi sekali karena biasanya masuk di bahan pangan pokok," urai Ni Made Dwipanti, Rabu (4/3).
Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga sangat bergantung pada dinamika di lapangan.
"Harga cabai itu tergantung hari, ya. Mungkin pas kunjungan ke Bantul tanggal berapa, kunjungan ke Kulon Progo tanggal berapa, sehingga saya melihat memang harga cabainya beda-beda," tuturnya.
"Berarti harganya fluktuatif karena dia memang volatile food, jadi tergantung dari sisi konsumsi masyarakat atau tergantung dari demand (permintaan). Sebenarnya kalau dilihat, supply-nya aman. Untuk cabai pun sebenarnya aman.
Persoalan utama justru muncul pada rantai distribusi. Cabai hasil petani DIY dikenal memiliki kualitas unggul dan rasa yang lebih pedas, sehingga menjadi incaran pengepul dari luar daerah.
"Cuma persoalannya di sini adalah, kita bisa lihat dari sisi pengepulnya, distributornya, hingga pasarnya. Terus di sisi lain, apakah kemudian serapannya ini diambil oleh masyarakat kita sendiri, atau menjadi bagian komoditas yang diambil dari daerah lain? Terutama cabai. Kenapa cabai di sini sangat disukai? Tidak saja untuk masyarakat di sini, tapi juga masyarakat daerah lain. Katanya rasanya beda, lebih pedas."
Pemerintah DIY mengaku tidak bisa menekan petani untuk mematok harga rendah karena petani juga perlu bertahan hidup di tengah tingginya tawaran dari luar daerah.
Sebagai solusinya, Sekda mendorong gerakan menanam cabai secara mandiri di tingkat rumah tangga.
"Kita juga tidak bisa memaksa petani, misalnya bilang: 'Petani, jangan kasih harga tinggi dong, maksimal sekian.' Mereka kan pasti ingin untuk survive. Apalagi ketika di daerah lain berani menawar cukup tinggi untuk memasok kebutuhan di daerah mereka," jelas Ni Made.
"Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa menahan petani untuk tidak menaikkan harga. Namun, kami memberikan imbauan bahwa sebenarnya cabai itu tanaman yang sangat mudah untuk ditanam sendiri.
Ia menyarankan masyarakat mulai membiasakan diri mengolah cabai pascapanen menjadi pasta atau bubuk agar lebih tahan lama, mengingat karakter cabai yang cepat busuk dibandingkan bawang.
"Tanaman cabai itu sangat mudah. Kalau kita habis masak, bijinya kita tebarkan saja bisa tumbuh. Cuma kadang orang tidak begitu aware dengan itu.
"Padahal ini bagian yang sangat penting, terutama cabai rawit. Untuk konsumsi mandiri, kita bisa tanam cabai di pot. Bupati Gunungkidul punya program yang luar biasa, yaitu semua pekarangan ditanami sayur-sayuran," tambahnya.
Terkait intervensi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Taru Martani sebagai off-taker, Sekda mengakui adanya tantangan besar pada kapasitas cold storage (gudang pendingin). Selain itu, kebijakan pasar murah dinilai tidak akan memberikan dampak permanen jika hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan.
"Pemerintah juga bisa berperan sebagai off-taker. Kita punya BUMD, contohnya Tarumartani. Tapi sebenarnya itu juga tidak mudah, karena ketika disimpan pun, seberapa besar kapasitas cold storage kita untuk membuatnya bertahan? Saya kira ini tantangan bagi kita semua," paparnya.
"Imbauan kami adalah bagaimana masyarakat bisa menanam di pekarangan atau di pot untuk konsumsi sendiri. Kami memang mengadakan pasar murah, tapi sifatnya hanya seperti pemadam kebakaran.
"Artinya, kalau kita bikin pasar murah hanya beberapa hari sebelum Lebaran, dampaknya tidak akan permanen," tutup Ni Made Dwipanti.
