SURYA.co.id – Sorot lampu panggung dan riuh tepuk tangan penonton seolah kini tinggal kenangan bagi Fadia Arafiq.
Putri sang legenda dangdut A. Rafiq ini kini harus menghadapi “sorotan” yang jauh lebih dingin, kilatan kamera jurnalis di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) menjadi klimaks pahit dari perjalanan kariernya yang semula penuh warna.
Kabar penangkapan itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Budi Prasetyo.
Budi mengatakan, saat ini, KPK membawa Fadia dan sejumlah pihak ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Meski demikian, Budi belum mengungkapkan perkara yang menjerat Bupati Pekalongan.
Dia juga belum mengungkapkan jenis barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi senyap tersebut.
Sebelum dikenal sebagai kepala daerah, Fadia adalah figur publik di panggung hiburan.
Lahir dengan nama Laila Fathia di Jakarta, 23 Mei 1978, ia mewarisi kharisma ayahnya dan sempat meramaikan industri musik dangdut Tanah Air.
Namanya melejit lewat lagu “Cik Cik Bum Bum” pada 2000.
Popularitas itu menjadi modal sosial yang tak kecil saat ia beralih ke dunia politik. Wajah yang sudah akrab di layar kaca membuatnya mudah dikenali publik.
Baca juga: Sosok Fadia Arafiq Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK, Eks Pedangdut, Segini Harta Kekayaannya
Dalam kontestasi lokal seperti Pilkada, tingkat keterkenalan sering kali menjadi “tiket emas” untuk meraup suara.
Fenomena selebritas yang masuk politik bukan hal baru.
Masyarakat cenderung memilih figur yang terasa dekat, familiar, dan memiliki rekam jejak di ruang publik.
Dalam konteks Pekalongan, nama besar keluarga dan pengalaman panggung membantunya membangun jaringan serta simpati pemilih.
Dari Wakil Bupati (2011–2016), Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, hingga akhirnya menjabat Bupati Pekalongan periode 2021–2026 dan kembali menang untuk periode 2025–2030, grafik karier politiknya tampak menanjak.
Namun dunia politik memiliki “ritme” berbeda dari musik.
Jika di panggung dangdut kesalahan nada bisa dimaafkan, di panggung birokrasi, kesalahan dalam “mengatur nada” anggaran bisa berujung pidana.
Kekuasaan membawa akses terhadap kebijakan, proyek, dan anggaran.
Di titik inilah integritas menjadi pagar pembatas.
Popularitas bisa mengantar seseorang duduk di kursi empuk pemerintahan, tetapi ia tak otomatis menjadi tameng dari risiko hukum.
Kontradiksi itulah yang kini mengiringi nama Fadia: dari simbol hiburan rakyat menjadi bagian dari daftar kepala daerah yang terjaring OTT.
Operasi senyap KPK dilakukan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Sejumlah pihak diamankan, termasuk sang Bupati. Setelah itu, mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Belum ada penjelasan resmi mengenai perkara maupun barang bukti yang disita.
Namun OTT kepala daerah kerap berkaitan dengan dugaan suap proyek atau pengaturan anggaran, wilayah rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Penangkapan ini juga memicu efek kejut politik di Jawa Tengah.
Bagi sebagian kalangan, ini menjadi tamparan keras bagi jejaring dan dinasti politik lokal yang selama ini dianggap kuat dan sulit disentuh.
Karir politik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terancam setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3/2026).
Seperti diketahui, selain menjadi Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq juga kader Partai Golkar.
Bahkan, dia pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan selama satu periode mulai 2016-2021.
Bagaimana Partai Golkar menyikapi OTT KPK ini?
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh bakal memberikan pendampingan hukum bagi Fadia Arafiq.
Golkar kini masih menunggu hasil komunikasi dengan Fadia yang sudah diangkut penyidik KPK ke Jakarta.
"Iya pendampingan hukum tentu kami akan menunggu permintaan dari Bu Fadia, Jika memang membutuhkan pendampingan hukum," ujar Saleh kepada Tribun, Selasa (3/3/2026).
Saleh mengetahui kadernya ditangkap KPK dari media. Namun, belum mengetahui detail persoalan yang menyandung kadernya.
"Ya tahu dari media. Detail persoalan, belum tahu," paparnya.
Meskipun demikian, pihaknya kini aktif melaporkan kondisi ini ke DPP Golkar.
Terutama hal-hal atau informasi terkini dari gedung KPK.
Pihaknya juga menghargai kinerja KPK dalam proses penangkapan ini.
"Kami tunggu hasil penyelidikan 1x24 jam dari KPK," tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, tertangkapnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi pengingat bagi seluruh kader partai yang mendapat amanat di pemerintahan.
“Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” kata Sarmuji saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).
Sarmuji menekankan bahwa Golkar prihatin dan menyesalkan dugaan korupsi oleh Fadia Arafiq hingga membuatnya tertangkap KPK.
“Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini,” ucap Sarmuji.
Sarmuji tidak menjelaskan lebih jauh terkait informasi internal partai mengenai kasus tersebut. Namun, dia menekankan bahwa Golkar memiliki lembaga bantuan hukum yang dapat diakses siapa pun.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” pungkasnya.
