SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rencana penambahan modal sebesar Rp 300 miliar untuk BUMD Jamkrida Jawa Timur (Jatim) terus menjadi pembahasan di DPRD Jatim.
Fraksi Golkar menegaskan, tidak akan buru-buru bersikap tentang rencana penambahan penyertaan modal tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menjelaskan jika pihaknya belum mendapat penjelasan rinci dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengenai peruntukan anggaran tersebut.
Menurut Yudha, pembahasan tidak perlu dilakukan secara gegabah, karena Fraksi Partai Golkar perlu melakukan penelaahan terlebih dahulu.
"Partai Golkar masih menunggu jawaban dari eksekutif," kata Yudha saat dikonfirmasi SURYA.co.id di Surabaya, Rabu (4/3/2026).
Tahapan pembahasan rencana tambahan penyertaan modal untuk Jamkrida sudah beberapa kali dilakukan di Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Terakhir, agenda yang dilaksanakan adalah mengenai pemandangan umum fraksi, di mana seluruh fraksi termasuk Golkar telah menyampaikan pandangan mereka.
Berikut beberapa poin yang menjadi fokus perhatian Fraksi Golkar:
Rencananya, Pemprov Jatim akan menyampaikan jawaban terkait berbagai pernyataan, maupun pertanyaan yang muncul dalam pandangan umum sebelumnya.
Yudha mengungkapkan, bahwa Pemprov Jatim wajib menjelaskan secara detail mengenai rencana penggunaan dana tersebut kepada legislatif.
"Kami membutuhkan paparan yang lebih detail terkait dengan hitung-hitungan Rp 300 miliar itu kebutuhannya untuk apa, menjangkau apa saja. Apakah murni Rp 300 miliar itu untuk penjaminan atau masih ada elemen-elemen lain yang masuk dalam perangkaan Rp 300 miliar," jelas Yudha.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga meminta agar Pemprov Jatim menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Jamkrida jika penambahan modal itu dilakukan.
Sebab sedianya, penambahan modal tersebut harus linier dengan jumlah PAD yang nantinya dihasilkan.
Yudha menekankan bahwa kedua hal ini, yakni rincian penggunaan dan target PAD, harus dijawab dengan tuntas oleh eksekutif.
"Masih dua itu yang kami pertanyakan. Kalau dua-duanya bisa dijawab dengan baik dan menurut kami rasional, maka Golkar akan setuju," terang Yudha.
