PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Para habib, ustaz, dan tokoh umat Bangka Belitung menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dan menyerukan pembebasan Palestina.
Hal itu mereka sampaikan saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Edi Nasapta, Kamis (5/3/2026).
Melansir Kompas.tv, Board of Piece dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza. Namun, desakan agar Indonesia keluar dari BoP ini menguat menyusul serangan militer Amerika Serikat-Israel ke Iran pada akhir Februari 2026.
Seruan itu datang dari sejumlah anggota parlemen hingga organisasi kemasyarakatan lintas agama yang menilai keanggotaan Indonesia di BoP berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Babel, Ustaz Rasyid Ridho, mengatakan, pihaknya memandang BoP bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza.
“Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan adalah ilusi yang menyesatkan," ujar Rasyid Ridho.
Karena itu, pihaknya mendesak Indonesia untuk segera keluar dari BoP. Langkah ini, lanjut Rasyid Ridho, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan komitmen konstitusional untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.
"Keanggotaan dalam BoP dipandang sebagai keberpihakan terhadap kepentingan penjajah dan bertentangan dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina," kata Rasyid Ridho.
Pihaknya juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar tidak mengirimkan Tentara Nasional Indonesia ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat.
Presiden Republik Indonesia juga diharapkan segera memutuskan semua hubungan, termasuk hubungan dagang yang tidak setara antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pada kesempatan yang sama, Rasyid Ridho juga meminta ormas Islam yang mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP agar menarik dukungan tersebut dan mengeluarkan pernyataan baru yang mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP.
Sementara itu, Didit Srigusjaya mengatakan, dalam audiensi itu para ulama menyampaikan aspirasi terkait dengan BoP hingga penolakan pengiriman pasukan TNI ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat.
Didit menyebut aspirasi para ulama tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.
"Ada beberapa tadi sudah dibaca, tugas kami meneruskan. Karena mengapa? Ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung," katanya.
"Tetap kami sampaikan aspirasi-aspirasi para ulama dan habaib, ada beberapa poin, insyaallah akan kami antar langsung kepada DPR RI dan ke Sekretariat Negara," ujar Didit.
Desakan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menguat menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026.
Seruan itu datang dari sejumlah anggota parlemen hingga organisasi kemasyarakatan lintas agama yang menilai keanggotaan Indonesia di BoP berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Serangan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2) dilaporkan terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut Washington turut terlibat dalam operasi tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah segera keluar dari BoP. Menurutnya, partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi, karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.
“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2026).
Politikus PDI-P itu menegaskan langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia.
Dia menilai, langkah tersebut justru dapat mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.
Hasanuddin khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.
“Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” tuturnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani angkat bicara soal desakan yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Diketahui, desakan tersebut muncul setelah AS dan Israel yang notabenenya anggota BoP justru melancarkan serangan ke Iran.
Menurut Muzani, opsi Indonesia keluar atau tidaknya dari keanggotaan BoP haruslah berdasarkan kesepakatan bersama.
"Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia bisa saja keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian bentukan Trump itu. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan hal tersebut, menyusul makin meningkatnya eskalasi di Timur Tengah.
"Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar," kata Muzani.
Ia menjelaskan, Board of Peace merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan, pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di Palestina.
Mandat utama dari BoP, kata Muzani, seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata (ceasefire).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono setidaknya menyampaikan sejumlah alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pertama, bergabungnya dalam Board of Peace adalah bagian dari komitmen Indonesia menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. "Khususnya di Palestina dan di Gaza," ujar Sugiono usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).
Alasan kedua adalah demi tercapainya solusi dua negara atau two state solution dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
"Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah," ujar Sugiono. (riz/Kompas.com/Kompas.tv)
