SUPERBALL.ID - Bupati Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menuduh beberapa individu di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) berupaya menjadikannya kambing hitam.

Menurut Tunku Ismail, alasan ketidakpuasan mereka berasal dari ketidakmampuan untuk mendapatkan keuntungan melalui dirinya.

"Beberapa orang di dalam FAM sudah lama tidak puas dengan saya karena mereka tidak bisa menghasilkan uang melalui saya," tulis Tunku Ismail di akun media sosialnya.

"Ada yang meminta bantuan saya untuk mengamankan proyek."

"Ada juga yang meminta bantuan untuk menghindari penyelidikan oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), dan berbagai hal lainnya."

Tunku Ismail mengklaim bahwa ketegangan meningkat setelah pemerintah memberikan pendanaan untuk tim nasional.

Pihak-pihak tertentu kemudian merasa tidak senang karena dikecualikan dari pengelolaan sumber daya tersebut.

"Banyak yang kecewa ketika pemerintah memberikan dana kepada tim nasional," katanya.

"Banyak yang tidak senang karena mereka tidak dilibatkan."

"Jadi mereka diam-diam bertemu dengan Ultras Malaya, beberapa personel media, dan individu di media sosial untuk memulai kampanye sabotase menggunakan berbagai narasi."

Merujuk pada kasus yang melibatkan tujuh pemain keturunan nasional yang dikenai sanksi oleh FIFA, Tunku Ismail menegaskan bahwa masalah tersebut terkait dengan pemalsuan dokumen dan bukan pertanyaan tentang kelayakan kewarganegaraan.

Pekan lalu, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menguatkan sanksi FIFA terhadap para pemain naturalisasi Harimau Malaya yang terlibat kasus.

Ketujuh pemain tersebut adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal dan Hector Hevel.

Mereka harus kembali menjalani sanksi larangan bermain selama 12 bulan.

Sementara itu, CAS juga menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss kepada FAM.

Namun, Tunku Ismail mengecam keputusan CAS untuk menghukum para pemain tersebut.

"Ini adalah kasus pemalsuan dan penyerahan dokumen, bukan kelayakan kewarganegaraan," katanya.

Tunku Ismail juga mempertanyakan mengapa dokumen resmi dari Dinas Registrasi Nasional (JPN) tidak diserahkan.

Ia menyiratkan bahwa pemain di atas disalahkan, sementara orang dalam dilindungi.

"Siapa yang membuat pengajuan yang salah? Agennya dan siapa lagi di dalam FAM?" kata Tunku Ismail.

"Mengapa dokumen sah dari Departemen Registrasi Nasional tidak diajukan? Karena mereka ingin melindungi 'orang dalam', pemain disalahkan."

Tunku Ismail selanjutnya mengklaim bahwa selama sidang CAS, FIFA tidak dapat memberikan bukti yang menunjukkan para pemain terlibat dalam dugaan pemalsuan tersebut.

"Selama perdebatan dalam sidang CAS, FIFA tidak dapat menjawab ketika ditanya tentang bukti bahwa para pemain terlibat atau bersekongkol," katanya.

Ia juga mempertanyakan mengapa kasus ini diperlakukan berbeda dari putusan CAS sebelumnya yang melibatkan seorang pemain wanita yang mengaku bersalah atas pemalsuan tetapi hanya dijatuhi hukuman larangan bermain selama 10 pertandingan untuk tim nasional sementara masih diizinkan bermain untuk klubnya.

"Orang-orang dalam harus bertanggung jawab. Mereka tidak boleh lepas tangan dan menggunakan pendukung serta media untuk menjadikan saya kambing hitam," ujarnya.