TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Para sopir kontainer di Provinsi Gorontalo mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU. 

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Gorontalo dan pihak Pertamina, Selasa (10/3/2026) sore. 

Dalam forum tersebut, para sopir mengaku kerap mengalami penolakan saat hendak mengisi solar di SPBU. 

Bahkan ketika diperbolehkan, mereka sering mendapati stok solar bersubsidi sudah habis.

Padahal, para sopir kontainer merupakan bagian penting dalam pergerakan ekonomi daerah krena mereka bertugas mengangkut barang dan logistik kek berbagai wilayah di Gorontalo.

Salah satu perwakilan sopir menyampaikan bahwa mereka berharap ada sistem yang dapat memudahkan akses pengisian solar di SPBU, salah satunya melalui kartu identitas khusus bagi sopir.

“Kita minta ID Card, tanda pengenal kita masuk di SPBU, karena kita keluar dari kota mau ambil antrian tidak dapat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya dugaan oknum yang justru bisa mendapatkan solar bersubsidi setiap hari, sementara sebagian sopir lainnya kesulitan mengaksesnya.

“Saya liat tidak semua SPBU ini melayani kita,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak Pertamina memberikan solusi sementara menjelang Hari Raya Idulfitri. 

Salah satunya dengan menambah kuota solar bersubsidi di sejumlah SPBU yang dinilai mengalami kekurangan.

Selain itu, sopir diminta untuk berkoordinasi atau memberi informasi lebih awal kepada pihak SPBU sebelum melakukan pengisian. 

Dengan begitu, pihak SPBU dapat menyisakan stok solar bagi para sopir kontainer.

Kebijakan ini diambil karena kuota solar yang tersedia di SPBU saat ini masih terbatas, yakni sekitar 8.000 liter per hari. 

Dengan kondisi tersebut, penggunaan kartu identitas dinilai belum sepenuhnya efektif karena para sopir tetap harus bersaing dalam antrean pengisian.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menilai langkah Pertamina menambah kuota menjadi salah satu bentuk respons terhadap keluhan para sopir.

“Yang penting bagi kita sudah ada sikap dari Pertamina untuk bisa memberikan kebijakan penambahan kuota SPBU-SPBU yang dianggap kurang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menjelaskan bahwa sebenarnya pasokan solar untuk Gorontalo telah mendapatkan tambahan melalui perjuangan di tingkat pusat.

Menurutnya, persoalan yang masih dihadapi saat ini lebih pada aspek penyaluran di lapangan.

“Pada 2026 akan segera teratasi pada prinsipnya untuk pemenuhan stok solar maupun Pertalite untuk Provinsi Gorontalo,” kata Meyke.

Melalui RDP tersebut, DPRD berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar bersubsidi sehingga para sopir kontainer yang menjadi penggerak distribusi logistik di Gorontalo dapat memperoleh akses bahan bakar dengan lebih mudah, terutama menjelang Lebaran ketika aktivitas pengiriman barang meningkat. (*)