TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) mengingatkan pemerintah akan risiko bom waktu terkait kemacatan yang terjadi di lintas Ketapang-Gilimanuk saat arus mudik-balik 2026. Terlebih, kemacatan sebelumnya juga pernah terjadi saat libur panjang dan moment tertentu lainnya.
Satu-satunya solusi yang diusulkan Gapasdap adalah penambahan dermaga di lintasan tersebut. Meski jumlah tambahan dermaga idealnya tiga pasang, menurut Gapasdap, hal tersebut bisa dilakukan secara bertahap.
"Gapasdap mengingatkan bahwa jika pembangunan dermaga tidak segera dilakukan, maka hanya tinggal menunggu bom waktu kemacetan di mulut pelabuhan setiap musim liburan," terang Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Selasa (31/3/2026).
Baca juga: Potensi Klub Eropa Gaet Pemain Timnas Indonesia, Pilar Persija Kans Targetnya, 1 Nama Beri Isyarat
Lalu lintas kendaraan yang akan menyebrang ke lintas Jawa-Bali diprediksi akan terkerek oleh pembangunan tol Probowangi. Apalagi jika ruas tol yang terbangun semakin mendekat ke arah Banyuwangi.
"Sebagaimana keberhasilan pembangunan jalan tol, sektor penyeberangan juga membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan," sambung dia.
Khoiri mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pihak terkait soal pengaturan selama arus mudik-balik di pelabuhan. Namun demikian, ia menyebut berbagai upaya itu belum optimal.
Alasannya, Gapasdap menganggap kebijakan pemangku kepentingan di lapangan masih terlalu kaku. Di tambah distribusi trafik tidak merata dan ifrastruktur pelabuhan belum memadai," ujarnya.
Ia menyebut, solusi penanganan macet di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk bukannya penambahan kapal. Tapi penambahan dermaga.
"Gapasdap menegaskan bahwa akar persoalan kemacetan bukan pada jumlah kapal, melainkan pada keterbatasan dermaga.
Baca juga: Dalam Tiga Bulan, 10 Ibu Meninggal Saat Melahirkan di Jember
Jumlah kapal di lintasan itu sebanyak 56 kapal. Sementara operasional kapal berdasarkan jumlah dermaga yang ada saat ini sebanyak 28 unit per hari.
"Sisanya harus menunggu giliran, bahkan saat dipaksakan menjadi 40 kapal operasi, dampaknya justru waktu tunggu sandar semakin lama, kapal lebih banyak mengapung di laut, trip justru menurun, dan penumpang mengalami ketidaknyamanan akibat goyangan kapal karena ombak dan arus," tuturnya.
Menurut Khoiri, evaluasi Nataru dan Lebaran tahun depan harus dimulai saat ini. Perencanaan itu, kata dia, harus berbasis data dan terintegrasi antarstakeholder.
Baca juga: Lonjakan Truk Logistik Picu Kemacetan 15 Km Menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Gapasdap juga merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pembangunan dermaga menjadi prioritas nasional. Kedua, penambahan dermaga secara bertahap dan terencana.
Ketiga, SKB dibuat fleksibel dan adaptif, berbasis kondisi lapangan. Keempat, evaluasi kebijakan tiba- bongkar-berangkat. Terakhir, manajemen trafik terintegrasi darat–laut.
