Nasib Kapal Tanker RI di Selat Hormuz Belum Jelas, Dubes Iran: Perlu Komunikasi, Musuh Tak Diizinkan
Amirullah April 07, 2026 01:36 PM

SERAMBINEWS.COM – Situasi di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Nasib kapal tanker Indonesia yang belum dapat melintas memunculkan berbagai pertanyaan.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memberikan penjelasan terkait kondisi terkini di jalur laut strategis tersebut.

Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz sejatinya tidak ditutup, meski situasi keamanan di kawasan sedang dalam tingkat kewaspadaan tinggi.

Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan penutupan jalur vital distribusi energi dunia tersebut.

Menurut Boroujerdi, aktivitas pelayaran tetap berjalan, namun kini disertai protokol keamanan khusus selama masa konflik.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya Iran menjaga stabilitas dan keselamatan di wilayah perairannya.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kapal tanker Indonesia yang hingga kini belum bisa melintas.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan karena penutupan jalur, melainkan faktor teknis dan keamanan yang membutuhkan penyesuaian.

Baca juga: Zionis Yahudi di Utara Israel Ramai Tinggalkan Kota, Rudal-rudal Iran Jatuh tanpa Pecegat Lagi

Boroujerdi juga menyinggung bahwa ketidakamanan di kawasan tersebut tidak lepas dari dinamika eksternal, termasuk adanya invasi dari pihak luar terhadap Iran.

Ia menekankan bahwa kondisi ini bukan semata kebijakan domestik, melainkan dampak dari situasi geopolitik yang lebih luas.

Meski begitu, Iran tetap membuka jalur bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik.

Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi menjadi kunci utama agar kapal dapat melintas dengan aman.

"Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah Iran dikarenakan saat ini sedang diberlakukan protokol-protokol khusus saat perang," jelasnya.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar setiap kapal memperoleh izin serta pengawalan yang diperlukan selama melintasi kawasan tersebut.

Larangan Bagi Musuh

Lebih lanjut, Boroujerdi menyatakan bahwa Iran membuka pintu bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik untuk membicarakan teknis pelayaran di Selat Hormuz.

Jalur tersebut dipastikan terbuka bagi mereka yang bersedia melakukan pendekatan diplomatik.

"Tentu saja kami pasti akan memberikan izin kepada pihak yang melakukan pendekatan dan negosiasi dengan Iran," tegasnya.

Kendati demikian, sikap berbeda diambil Iran terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau melakukan agresi terhadap kedaulatan mereka.

Iran secara tegas akan menutup akses bagi kapal-kapal dari negara lawan.

"Hanya saja, pihak yang merupakan negara musuh tidak akan diizinkan lewat," ujar Boroujerdi.

Baca juga: Alhamdulillah, PKH Tahap 2 Bulan April 2026 Cair, Cek Penerima Pakai NIK Lewat HP Tanpa Antre

Ancaman Krisis Energi

Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.

Penjagaan ketat Selat Hormuz yang dilakukan Iran buntut serangan Amerika Serikat-Israel yang menyerang Teheran sejak 28 Februari 2026.

Akibat pengetatan keamanan di Selat Hormuz beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dimana, untuk Kamboja sendiri sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya. 

Sementara itu seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen. 

Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.

Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan menaikkan harga BBM.

Pemerintah RI hanya mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.