TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui forum koordinasi.
Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Forkopimda yang digelar di Aula Kecamatan Borobudur, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan berbagai unsur penting pemerintahan.
Dalam arahannya, Bupati Magelang, Grengseng Pamudji menegaskan bahwa rakor bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks.
“Ini momentum untuk memastikan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga desa, sehingga mempunyai visi yang sama dan siap bergerak bersama,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya perencanaan dalam penggunaan dana desa. Menurutnya, perencanaan yang matang akan menjadi fondasi kuat dalam mencegah persoalan di kemudian hari, terutama saat proses pengawasan.
Tak hanya itu, Bupati juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, wajib dijalankan secara disiplin sesuai aturan.
Di sisi lain, ia mengakui masih adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan belum optimalnya administrasi. Untuk menjawab hal tersebut, Pemkab Magelang menghadirkan inovasi "Klinik Desa" sebagai ruang konsultasi dan pendampingan bagi pemerintah desa.
“Inovasi ini diharapkan bisa membantu desa berkembang lebih profesional, baik secara administrasi maupun pelayanan,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Borobudur, Subianto, menyambut positif pelaksanaan rakor ini. Ia menilai forum tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan persiapan agenda penting seperti pemilihan kepala desa.
Ia mengungkapkan, total anggaran desa se-Kecamatan Borobudur mencapai lebih dari Rp31,9 miliar yang bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Desa hingga Pendapatan Asli Desa. Anggaran tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Selain itu, Subianto juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pilkades di empat desa pada tahun 2026, yakni Giritengah, Majaksingi, Ngargogondo, dan Sambeng, yang akan disusul pilkades serentak di desa lainnya pada tahun berikutnya.
Melalui rakor ini, seluruh pihak diharapkan semakin solid dalam membangun desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Sinergi yang kuat adalah kunci agar pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
