SURYA.CO.ID, JOMBANG - Rencana pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Jombang menuai kritik dari masyarakat.
Nilai anggaran yang mencapai Rp 500 juta untuk pengadaan seragam anggota dewan dinilai melukai hari rakyat yang mulai dihimpit kondisi ekonomi.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (7/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap anggaran pengadaan seragam anggota dewan tahun 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp 500 juta.
Baca juga: Maraknya Aduan Hukum Pada Guru, DPRD Jombang Siapkan Payung Aturan Untuk Lindungi Pendidik
Anggaran itu mencakup empat jenis pakaian dinas, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, serta pakaian khas daerah.
Dalam demonstrasi itu, massa menampilkan aksi simbolik dengan menyajikan kopi menggunakan wadah berbahan daun.
Cara tersebut menjadi sindiran terhadap mahalnya harga plastik yang dinilai semakin membebani masyarakat, namun berbanding lurus dengan pengadaan seragam untuk wakil rakyat.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk bahan plastik, telah berdampak pada pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pengadaan seragam dewan merupakan program rutin yang perlu dievaluasi.
Ia mempertanyakan urgensi anggaran tersebut karena seragam sebelumnya dinilai masih layak digunakan.
"Jika masih bisa dimanfaatkan, seharusnya tidak perlu ada pengadaan baru. Anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak," ucapnya saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID di depan DPRD Jombang.
Baca juga: Ibadah Haji 2026, Sebanyak 1.270 CJH Jombang Siap Berangkat ke Tanah Suci
Massa juga menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD saat aksi berlangsung.
Para legislator diketahui tengah menjalankan kunjungan kerja di luar daerah.
"Yang tidak dimakan saja seperti plastik ini harganya sudah mahal setengah mati. Sembako juga naik, kami-kami ini yang mau jualan juga tidak berani menaikkan harga," kata pria yang akrab disapa Cak Fattah ini.
Aspirasi para demonstran diterima oleh Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko. Ia memastikan seluruh masukan telah dicatat dan akan ditindaklanjuti.
"Semua aspirasi sudah kami terima dan dokumentasikan untuk dibahas lebih lanjut. Semoga saja nanti segera mendapatkan jawaban, syukur-syukur juga ada solusi" katanya saat dikonfirmasi di DPRD Jombang.
FRMJ juga turut menyinggung kebijakan penghematan energi yang diterapkan pemerintah daerah.
Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan masih adanya kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan anggaran.
"ASN pemerintah daerah disuruh irit BBM. Seharusnya tidak ada kunjungan kerja semuanya. Jangan terus irit BBM, namun masih ada kunjungan kerja yang memakai uang APBD," ungkapnya.
Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Hektar Sawah di Tiga Kecamatan Jombang
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa pengadaan seragam telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026.
Ia menyebut pelaksanaan program tersebut berada di bawah kewenangan masing-masing pengguna anggaran.
"Jadi semua ini sudah teranggarkan di tahun 2026. Menyikapi kaitan dengan itu, nanti kita serahkan di pengguna anggarannya saja," beber Agus saat dikonfirmasi.
