TRIBUNBENGKULU.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas setelah viralnya video warga yang masih dipersulit saat bayar pajak kendaraan.

Dedy menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena tidak menjalankan surat edaran soal pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Kebijakan tersebut sudah berlaku di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat mulai 6 April 2026. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik," kata Dedi, dikutip dari Instagram, Rabu (8/4/2026). 

Kasus ini mencuat berawal dari video seorang warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor dengan mencoba kebijakan tersebut.

Ia pun tiba di Samsat Soekarno Hatta tersebut hanya membawa STNK tanpa KTP Pemilik Pertama.

Namun, saat tiba di loket, petugas tetap meminta persyaratan STNK dan KTP Pemilik Pertama.

Dedi Mulyadi merespons video warga yang belum menikmati layanan dari kebijakannya.

Dedi mengatakan, temuan tersebut langsung ditindaklanjutinya dengan mengambil langkah tegas menonaktifkan pimpinan Samsat tersebut.

"Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindaklanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta," katanya. 

Menurut Dedi, pemerintah provinsi akan melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab aturan itu belum berjalan dengan baik. 

Pemeriksaan akan melibatkan inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

"Sehingga, dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan," tuturnya. 

Dedi menegaskan, semua petugas harus serius memberi pelayanan yang baik dan memudahkan masyarakat, terutama dalam membayar pajak kendaraan. 

"Saya mengimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat," ucap Dedi. 

Mantan Bupati Purwakarta itu juga berterima kasih atas laporan dari masyarakat. 

Menurut dia, informasi dari warga sangat membantu memperbaiki layanan publik. 

"Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat," kata Dedi.

Profil Kepala Samsat 

Diketahui sosok Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung tersebut adalah Ida Hamidah.

Ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung III Soekarno Hatta (Samsat Soetta) Bapenda Jabar.

Sebelumnya, ia dikenal sebagai . Ia dikenal sebagai pejabat berkinerja terbaik periode 2024-2025.

Ia pernah terpilih sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik pada Kategori Jabatan Administrator dan Setara (Triwulan II 2024) di Bapenda Jabar.

Selama menjabat, Ida Hamidah aktif dalam kegiatan peningkatan layanan dan sinergi, seperti kunjungan ke perusahaan pemilik kendaraan dan sosialisasi program pemutihan pajak

Namun kini Ida Hamidah dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 8 April 2026 karena isu layanan.

Hal ini menyusul laporan warga mengenai petugas yang mempersulit pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP Pemilik Pertama di Samsat Soetta, yang melanggar surat edaran gubernur.

Kronologi

Kasus penonaktifan Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung ini bermula dari video seorang warga yang hendak mencoba memanfaatkan kebijakan pembayaran tanpa KTP Pemilik Pertama ternyata belum mendapat pelayanan tersebut.
 
Warga tersebut hendak membayar pajak dan mencoba hanya membawa STNK tanpa KTP sebagai kebijakan Dedi Mulyadi, ke Samsat Soekarno Hatta, di Kota Bandung.

“Lagi di Samsat Soekarno Hatta Bandung, ada info dari Kang Dedi Mulyadi, katanya pembayaran pajak tahunan (kendaraan) udah gak perlu bawa lagi KTP Pemilik Pertama,” ujar warga tersebut.

Namun saat tiba di loket, petugas tetap meminta persyaratan STNK dan KTP Pemilik Pertama.

Setelah itu, ia diarahkan ke loket 2 dan berusaha memberikan penjelasan kepada petugas.

Namun, petugas mengatakan jika pembayaran pajak tanpa KTP asli pemilik pertama sementara STNKnya ditandai.

“Paling nanti kita tandaan STNK-nya, tetap harus ada KTP asli,” ujar petugas Samsat.
Tak hanya itu, jika STNK sudah ditandai, dalam waktu setahun ke depan, warga tersebut harus wajib balik nama kendaraan.

Warga tersebut meminta opsi lain jika dirinya  membayar pajak menggunakan STNK tanpa KTP Pemilik Pertama dan belum berkenan balik nama.

Namun, petugas mengarahkan agar warga tersebut tetap membuat surat pernyataan akan melakukan balik nama tahun depan.

“Ternyata gak bisa, walaupun bisa cuma satu kali, kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib balik nama,” ujar warga tersebut mengeluh.

Sementara itu, warga tersebut mengaku belum memerlukan pengajuan balik nama kendaraannya mengingat kaleng (masa berlaku) kendarainya sampai tahun 2028.

Ia berencana untuk melakukan pengajuan balik nama kendaraan tersebut sekaligus saat mengganti kaleng atau mengganti plat kendaraan 5 tahunan (pajak 5 tahunan).

Program Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Selama memimpin Jawa Barat, Dedi Mulyadi mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor salah satu program proritasnya.

Program tersebut dilakukan Dedi Mulyadi agar pendapatan daerah berjalan lancar, bisa mengalir sehingga tersalurkan secara baik dan merata.

Dedi Mulyadi sendiri menargetkan bahwa hasil pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Berbagai upaya pun telah dilakukan Dedi Mulyadi, seperti program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10 persen saat libur Lebaran 2026, pemutihan pajak hingga yang terbaru ini penghapusan KTP Pemilik Pertama dalam syarat pembayaran pajak tahunan bagi wajib pajak yang pemilik kedua dari kendaraannya.

Terkait kebijakannya menghapus KTP Pemilik Pertama, dinilai Dedi Mulyadi bisa berdampak signifikan penerimaan pajak di Jawa Barat.

Berkat program diskon 10 persen misalnya, penerimaan pajak kendaraan di periode libur Lebaran 2026  pun diklaim naik tajam dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu capaian penerimaan pajak kendaraan saat lebaran hanya sekitar Rp 400 juta, tahun ini mencapai Rp 1,3 miliar.

Dari antusiasme warga membayar pajak tersebut, menurut Dedi Mulyadi, ini menunjukkan bahwa warga jabar makin taat bayar pajak.

Dedi Mulyadi mengungkap, uang pajak tersebut akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, saluran air, dan lampu penerangan agar pembangunan merata.

Sumber: TribunJabar/TribunMedan