WARTAKOTALIVE.COM -- Menjelang pemilihan Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, dinamika internal organisasi kembali menjadi sorotan.

Sejumlah tokoh dan pemerhati sepak bola di Jawa Tengah mendesak adanya penelaahan serius terhadap tata kelola organisasi, terutama terkait isu integritas, netralitas, dan potensi konflik kepentingan.

Salah satu suara kritis datang dari pemerhati sepak bola Jawa Tengah, Sutrisno.

Ia menilai kondisi organisasi saat ini memerlukan perhatian khusus, terutama menyangkut dugaan rangkap jabatan lintas provinsi yang berpotensi mengganggu independensi proses pemilihan.

Menurut Sutrisno, berdasarkan dokumen kepengurusan tahun 2026, nama Khairul Anwar tercatat sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah.

Baca juga: John Herdman Pasang Badan: PSSI Award Bukan Gangguan, Tapi Amunisi Mental untuk Lawan Bulgaria

Namun di saat yang sama, Khairul juga disebut menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Timur, serta terlibat dalam kontestasi pemilihan Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.

Situasi ini dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan.

"Dalam organisasi olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas, posisi ganda semacam itu berpotensi menciptakan ketimpangan dan mengganggu prinsip netralitas," katanya.

Di sisi lain, Ahmad Riyadh saat ini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Tengah, dengan mandat menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan kongres pemilihan.

Menariknya, kedua tokoh tersebut juga merupakan bagian dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI Pusat, yang memperluas dimensi persoalan dari tingkat regional ke nasional.

“Kami tidak mempersoalkan individu, tetapi menjaga marwah organisasi. Sepak bola tidak bisa dikelola dengan konflik kepentingan dan ketidakjelasan tata kelola,” ujar Sutrisno dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan bahwa rangkap jabatan yang disertai keterlibatan dalam proses pemilihan di wilayah yang sama berpotensi mencederai asas keadilan.

Dalam konteks kompetisi yang sehat, setiap kandidat seharusnya berada pada posisi yang setara tanpa intervensi struktural.

Lebih jauh, Sutrisno juga mengaitkan persoalan ini dengan fenomena nasional, yakni penundaan kongres di sejumlah Asprov PSSI. Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu ketidakpastian kepemimpinan serta stagnasi organisasi hingga ke tingkat daerah.

“Penundaan kongres tidak boleh dianggap biasa. Dampaknya nyata sampai ke daerah, di mana banyak struktur organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Baca juga: Nasib Timnas Indonesia di Asian Games 2026 Simpang Siur, PSSI: Belum Ada Surat Resmi!

Di tengah situasi ini, harapan besar diarahkan kepada Komite Etik PSSI dan Ketua Umum PSSI untuk turun tangan secara objektif dan transparan.

Para pemerhati menilai, langkah tegas diperlukan agar kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola nasional tetap terjaga.

Di balik polemik ini, terselip harapan para pecinta sepak bola daerah. Mereka mendambakan organisasi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga berintegritas—tempat di mana keputusan diambil bukan karena kepentingan, melainkan demi kemajuan sepak bola itu sendiri.

“Ini bukan soal menyerang siapa pun, tetapi soal masa depan sepak bola kita,” pungkas Sutrisno.