TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), SMP Negeri 4 Yogyakarta memilih memperkuat peran internal sebagai garda terdepan pengawasan. Sekolah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi siswa tetap aman dan sesuai standar.
Langkah ini menjadi relevan setelah muncul kasus dugaan keracunan MBG di Bantul yang memicu perhatian publik, dari aspek pengawasan. Pemerintah daerah pun telah mengingatkan pentingnya kontrol berlapis agar program yang ditujukan untuk perbaikan gizi anak tidak justru menimbulkan risiko baru.
Di SMP Negeri 4 Yogyakarta, pengawasan dimulai sejak makanan diproduksi hingga diterima siswa.
Humas sekolah, Padmi Haryanti, menyebut pihaknya diberi akses untuk melihat langsung proses di dapur penyedia.
“SPPG terbuka untuk kami, sehingga kami bisa mengecek bagaimana prosesnya. Saya sudah melihat mulai dari memasak, tingkat kehigienisan, sampai pencucian piring dan proses steam,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Distribusi MBG di sekolah ini dilayani oleh SPPG Mergangsan 2, dengan jumlah sekitar 480 porsi setiap hari. Sekolah juga menerapkan batas waktu pembagian maksimal dua jam sejak makanan tiba, guna menjaga kualitas tetap layak konsumsi.
Selain pengawasan harian, evaluasi rutin juga dilakukan bersama pihak penyedia. Dalam kurun waktu dua bulan sekali, tim dari SPPG termasuk ahli gizi datang langsung ke sekolah untuk melakukan peninjauan.
“Setiap dua bulan ada evaluasi dari SPPG, melihat perkembangan dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah,” kata Padmi.
Pengawasan tidak berhenti di situ. Pihak wilayah pendidikan setempat juga turut melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan.
Dari sisi pelaksanaan, sekolah menilai distribusi MBG sejauh ini berjalan lancar. Makanan datang tepat waktu, menu dinilai variatif, dan tidak ada keluhan berarti dari siswa. Respons siswa pun cenderung positif, dengan makanan umumnya dikonsumsi habis.
Kepala SMP Negeri 4 Yogyakarta, Ari Wardhani, menambahkan bahwa koordinasi menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas program. Komunikasi dengan pihak SPPG dilakukan secara rutin, terutama terkait jumlah penerima dan jadwal kegiatan belajar.
“Kami selalu berkoordinasi. Misalnya saat ada pembelajaran daring, itu kami informasikan sebelumnya agar tidak mengganggu perencanaan distribusi,” jelasnya.
Sekolah juga berperan sebagai penyambung aspirasi siswa terhadap menu yang disajikan. Masukan dari siswa akan diteruskan kepada penyedia sebagai bahan evaluasi.
“Kalau ada menu yang kurang diminati, kami sampaikan. Nanti itu jadi evaluasi bagi SPPG untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Dengan pola seperti ini, SMP Negeri 4 Yogyakarta mencoba memastikan bahwa MBG tidak sekadar program pembagian makanan, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi siswa. Di tengah berbagai evaluasi yang terjadi, keterlibatan aktif sekolah menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sekaligus kepercayaan terhadap program ini.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa pengawasan berlapis menjadi kunci agar program ini tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Ia menyebut, mekanisme pengawasan sudah dibentuk secara bertingkat, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota, sehingga setiap potensi pelanggaran bisa segera terdeteksi.
“Pengawasan harus lebih ketat lagi. Satgas sudah dibentuk secara berjenjang, dan ketika ada pelanggaran atau tidak sesuai SOP, tentu ada sanksi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Badan Gizi Nasional tidak akan ragu menjatuhkan hukuman tegas, termasuk penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan pelanggaran berat.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang sebagai bagian dari upaya penanganan masalah gizi anak.
Pernyataan tersebut berangkat dari kejadian di SMP Negeri 3 Jetis, Bantul, di mana ratusan paket MBG didistribusikan dalam dua gelombang sebelum akhirnya muncul laporan gangguan pencernaan pada puluhan siswa dan guru.
Dugaan sementara mengarah pada salah satu lauk dalam menu yang dibagikan. Meski tidak menimbulkan korban berat, kejadian ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan MBG.(nto)
