TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memilih enggan menemui massa aksi dan tetap bungkam saat meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026) malam.
Sikap tersebut diambil setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hari berakhir ricuh.
Situasi di sekitar lokasi sempat memanas sebelum akhirnya massa berhasil dipukul mundur oleh aparat keamanan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Rudy Mas’ud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA.
Waktu itu, kondisi sudah relatif kondusif, sekitar satu jam setelah kericuhan mereda.
Dengan pengawalan ketat, ia terlihat berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kantor gubernur.
Baca juga: Sosok Hendrikus Atlet MMA Tusuk Nus Kei hingga Tewas di Bandara, Sempat Bahas Soal Pembunuh: Brutal
Namun, di tengah situasi tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media.
Sejumlah wartawan yang telah menunggu pun mencoba meminta keterangan, baik terkait tuntutan massa maupun penyebab kericuhan yang terjadi.
Sayangnya, tidak ada respons yang diberikan.
Rudy Mas’ud hanya berlalu begitu saja dan langsung masuk ke kediaman dinasnya, tanpa sepatah kata pun.
Sikap diam ini pun langsung menuai perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.
Namun, pihak pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima massa yang meminta audiensi langsung.
Baca juga: Siap Lawan! China Balas Ancaman Donald Trump, Siapkan Langkah Keras Hadapi Tekanan Tarif Impor AS
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WITA. Aksi saling lempar antara massa dan petugas tak terhindarkan, hingga akhirnya polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Demonstrasi ini membawa tiga tuntutan utama, yaitu evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta desakan agar DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.
Namun, isu yang paling memicu kemarahan massa adalah terkait gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam meliputi:
Sikap bungkam dari pihak pemerintah provinsi dinilai memperkeruh situasi dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi massa aksi. Komunikasi yang buntu ini diprediksi akan terus memicu tanda tanya publik terkait respons nyata pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
(Tribunnewsmaker.com/Kompas.com)
