TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO – Kenaikan harga BBM jenis solar non-subsidi mendapat sorotan serius dari kalangan akademisi. 

Guru Besar Universitas Katolik De La Salle Manado, Jozef Raco, menilai kondisi ini menjadi alarm keras bagi sistem distribusi di Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu disampaikannya saat dihubungi via WhatsApp, Minggu (26/4/2026). 

Baca juga: Antrean Isi BBM Solar Mengular di Sejumlah SPBU Sulut, Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi Mulai Terasa

Ia menegaskan, kenaikan harga solar non-subsidi per 18 April 2026 lalu bukan sekadar penyesuaian harga, melainkan sinyal tekanan pada fondasi logistik daerah.

“Ketika logistik tersengat, daya beli masyarakat ikut tercekik. Ini efek berantai,” ujarnya. 

Menurut Raco, struktur ekonomi Sulut sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang, termasuk antarwilayah dan antarpulau. 

Transportasi berbasis solar seperti truk logistik, kapal angkut hingga rantai pendingin sektor perikanan menjadi tulang punggung distribusi.

Ketika harga BBM naik, lanjutnya, operator logistik hampir pasti akan menaikkan tarif angkut. 

"Dampaknya kemudian merembet ke harga barang di tingkat konsumen," sambungnya. 

Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan komponen distribusi menyumbang sekitar 20 hingga 30 persen biaya logistik di Indonesia timur. 

Artinya, sedikit gangguan pada BBM dapat berdampak besar pada harga barang.

“Pasar bekerja sederhana: biaya naik, harga ikut naik. Itu yang mulai kita lihat sekarang,” katanya.

Raco juga menyinggung fenomena antrean panjang di SPBU sebagai respons rasional pelaku usaha untuk menekan biaya operasional di tengah kenaikan harga.

Raco mengingatkan adanya potensi lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terganggunya rantai pasok. 

Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula hingga ikan segar disebut mulai terdorong naik.

Selain itu, ia menyoroti kesenjangan harga yang lebar antara solar subsidi dan non-subsidi. 

Solar subsidi jenis Biosolar CN 48 masih berada di kisaran Rp6.800 per liter, jauh di bawah harga non-subsidi.

“Selisih ini menciptakan insentif besar bagi peralihan konsumsi. Risiko terbesarnya adalah kelangkaan solar subsidi,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika solar subsidi mulai langka, maka sektor rentan seperti transportasi barang, UMKM dan nelayan justru akan paling terdampak.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sekitar 4 hingga 5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut. 

Namun dampaknya meluas karena sektor ini menopang distribusi barang secara keseluruhan.

Lebih jauh, Raco mengingatkan ancaman inflasi yang bisa muncul sebagai efek lanjutan. 

Ia menyebut, kenaikan harga energi kerap memicu efek lanjutan berupa kenaikan harga pangan dan jasa.

“Inflasi tidak selalu datang langsung. Tapi efek distribusi akan terasa beberapa waktu kemudian,” katanya.

Ia menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak lanjutan.

Di antaranya memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, melakukan intervensi pada sektor logistik, serta memastikan komunikasi publik berjalan transparan.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tapi ketahanan ekonomi daerah. Kebijakan harus cepat dan tepat,” tegasnya.

Sementara itu, seorang sopir truk yang ditemui di lokasi SPBU mengaku kenaikan BBM cukup berdampak pada operasional perusahaan, khususnya dalam distribusi barang.

Ia mengatakan, antrean panjang untuk mendapatkan solar membuat waktu kerja menjadi lebih lama dan kurang efisien.

“Pengiriman juga bisa terhambat karena antrean begini,” ujarnya. (PET)