Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ketua RT di Kelurahan Malaboro, Kecamatan Teluk Segara, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu segera menunjuk pelaksana tugas (PLT) lurah menyusul kosongnya jabatan lurah selama dua bulan terakhir.
Desakan ini disampaikan karena kekosongan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat hingga operasional pemerintahan di tingkat kelurahan.
Ketua RT 10 Kelurahan Malaboro, Ruli, mengatakan saat ini tidak hanya jabatan lurah yang kosong, namun juga sekretaris kelurahan (seklur) yang telah lama tidak terisi.
“Lurah kosong sudah dua bulan, kalau seklur sudah sekitar 10 sampai 11 bulan karena pensiun. Sampai sekarang juga belum ada PLT,” ujar Ruli kepada TribunBengkulu.com, Selasa (28/4/2026).
BOP Belum Cair, Gaji RT Tertunda
Ruli mengungkapkan, kondisi ini turut berdampak pada tersendatnya pencairan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang menjadi hak para Ketua RT.
“BOP belum cair sekitar tiga bulan. Itu termasuk gaji kami, BOP, RPRW, dan perangkat lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap Ketua RT menerima sekitar Rp800 ribu per bulan. Dengan keterlambatan tiga bulan, maka total yang belum diterima mencapai sekitar Rp1,8 juta.
“Kalau tiga bulan berarti kurang lebih Rp1,8 juta yang belum kami terima,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini cukup memberatkan karena dana tersebut digunakan untuk menunjang operasional pelayanan di lingkungan masing-masing.
Ambulans Kelurahan Tidak Beroperasi
Selain persoalan administrasi dan keuangan, para Ketua RT juga menyoroti tidak beroperasinya mobil ambulans milik Kelurahan Malaboro.
Ruli menyebut, berdasarkan hasil rapat, ambulans tersebut ditarik dan tidak lagi berada di kelurahan.
“Tadi kami dengar dalam rapat, mobil ambulans itu ditarik karena ada masalah dengan sopirnya,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Ruli, ambulans tersebut memiliki peran penting karena dapat digunakan oleh 13 kelurahan di Kecamatan Teluk Segara.
“Di satu kecamatan itu biasanya ada dua ambulans, satu di kantor camat dan satu di Kelurahan Malaboro. Yang di Malaboro ini bisa dipakai untuk 13 kelurahan,” jelasnya.
Harap Segera Ada Solusi
Para Ketua RT berharap Pemkot Bengkulu segera mengambil langkah cepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu lebih lama.
“Harapan kami, minimal ada PLT dulu kalau memang belum ada lurah definitif. Kemudian BOP bisa kembali lancar dan ambulans bisa difungsikan lagi seperti biasa,” tutup Ruli.