SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan PD Pasar Surya untuk melakukan rebranding total terhadap seluruh pasar tradisional di Kota Pahlawan. Langkah ini, menyusul rencana pengucuran anggaran revitalisasi sebesar Rp 18,9 miliar yang bertujuan menghapus stigma kumuh, dan meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, revitalisasi tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Ia menekankan pentingnya transformasi manajemen yang lebih profesional dan modern, agar pasar rakyat mampu bersaing dengan ritel modern maupun platform e-commerce yang kian dominan.
Baca juga: DPRD Surabaya Dorong Revitalisasi Pasar Tunjungan Jadi Destinasi Wisata Ikonik
Dalam laporannya, Pemkot Surabaya telah mengajukan anggaran signifikan senilai Rp 18,9 miliar untuk membenahi infrastruktur pasar tradisional.
Arif Fathoni, yang akrab disapa Mas Thoni, mengapresiasi langkah ini sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pedagang kecil.
"Tak ada lagi nanti pasar kumuh. Harus naik kelas yang berdaya saing untuk menggerakkan denyut nadi ekonomi masyarakat," tegas Mas Thoni saat memberikan keterangan kepada SURYA.co.id, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memantau sejauh mana efektivitas anggaran tersebut dalam mengubah wajah pasar.
Salah satu poin krusial yang ditekankan pimpinan dewan ini adalah adaptasi teknologi. Ia merujuk pada kesuksesan para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang mulai bangkit dengan memanfaatkan fitur live streaming di media sosial untuk menjangkau pembeli di luar wilayah.
"Pedagang sekarang harus adaptif. Tidak bisa lagi hanya menunggu pembeli datang. Harus aktif jemput bola melalui digitalisasi," imbuh legislator kelahiran Lamongan ini.
Mas Thoni juga melontarkan autokritik tajam kepada PD Pasar Surya. Ia menilai, pengelolaan pasar selama ini terkesan berjalan secara 'autopilot' tanpa inovasi yang berarti. Padahal, potensi pasar tradisional sangat besar, jika dikelola dengan sentuhan modernitas.
Ia membandingkan kondisi pasar resmi dengan fenomena 'pasar krempyeng' (pasar rakyat mandiri) yang justru seringkali lebih ramai dikunjungi warga. Hal ini menjadi bukti, bahwa manajemen kenyamanan dan kemudahan akses adalah kunci utama menarik minat publik.
Selain infrastruktur, aspek edukasi pedagang menjadi fokus utama DPRD. Rebranding total mencakup:
"Jangan sampai pemkot sudah menunjukkan keberpihakan, tapi tidak ada gayung bersambut dari pengelola. PD Pasar harus proaktif meningkatkan performa pedagang," tutup Mas Thoni.
