TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah secara resmi menanggapi proposal 14 poin untuk mengakhiri perang, mengutip ana.ir.
Tanggapan tersebut disampaikan melalui Pakistan yang bertindak sebagai perantara.
Dalam wawancara televisi, Baghaei mengatakan bahwa para pejabat Iran kini sedang meninjau secara cermat isi dokumen tersebut.
Ia menekankan bahwa proposal yang diajukan Iran sepenuhnya berfokus pada penyelesaian konflik serta meredakan ketegangan regional yang lebih luas.
Ia juga menegaskan bahwa proposal tersebut tidak memuat referensi apa pun terkait program nuklir Iran.
Menurut Baghaei, klaim media baru-baru ini yang menyatakan sebaliknya tidak akurat dan tidak berdasar.
Ia menolak laporan yang menyebutkan bahwa rencana tersebut mencakup ketentuan seperti penangguhan jangka panjang kegiatan nuklir atau operasi maritim bersama dengan Amerika Serikat, dan menyebut narasi tersebut sebagai rekayasa.
Ia menambahkan bahwa isu nuklir telah dibahas dalam putaran negosiasi sebelumnya dan bukan bagian dari inisiatif saat ini.
Untuk saat ini, prioritas diplomatik dan keamanan utama Iran adalah mengakhiri konflik di kawasan, termasuk di Lebanon.
Menjelaskan struktur proposal tersebut, Baghaei mengatakan bahwa rencana itu diawali dengan gencatan senjata segera, diikuti periode 30 hari untuk membahas ketentuan secara rinci.
Ia kembali menegaskan bahwa Iran menolak memasuki perundingan di bawah tekanan atau tenggat waktu yang dipaksakan pihak luar.
Baghaei juga menepis spekulasi mengenai adanya penjamin pihak ketiga dalam kesepakatan, dengan menyatakan bahwa Iran tidak bergantung pada komitmen AS sebagai jaminan.
Baca juga: Militer Iran Peringatkan Akan Menargetkan Pasukan Asing yang Mendekati Selat Hormuz
Sebaliknya, ia menekankan bahwa implementasi kesepakatan akan bergantung pada kemampuan dan pengaruh Iran sendiri.
Sementara itu, ketegangan masih tinggi setelah berbulan-bulan konfrontasi, dengan kedua pihak belum mencapai terobosan meskipun telah melalui beberapa putaran negosiasi.
Sebelum proposal 14 poin ini, sudah ada sejumlah proposal lain yang diajukan masing-masing pihak.
Mengutip First Post, pada akhir Maret, AS mengajukan rencana 15 poin yang menguraikan langkah menuju deeskalasi.
Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama satu bulan di mana negosiasi berlangsung, disertai tuntutan kesepakatan nuklir yang luas dari Iran.
Proposal itu juga mencakup pembongkaran infrastruktur nuklir penting, komitmen terhadap larangan permanen pengembangan senjata nuklir, serta izin inspeksi komprehensif oleh lembaga internasional.
Iran menolak proposal tersebut dengan alasan bahwa gencatan senjata sementara akan memberi waktu bagi musuhnya untuk berkonsolidasi dan melancarkan serangan lanjutan.
Sebagai tanggapan, Iran mengajukan rencana 10 poin pada 7 April yang menekankan deeskalasi regional yang lebih luas, termasuk keamanan navigasi di Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan upaya rekonstruksi.
Donald Trump menyebut proposal Iran sebagai sesuatu yang signifikan, tetapi belum memenuhi harapan AS.
Baca juga: Militer Iran Peringatkan Akan Menargetkan Pasukan Asing yang Mendekati Selat Hormuz
Selanjutnya, gencatan senjata disepakati pada 8 April, menandai jeda dalam permusuhan.
Namun, upaya untuk menjadikan gencatan senjata tersebut sebagai perjanjian permanen belum membuahkan hasil.
AS kemudian mengajukan kerangka kerja sembilan poin yang berfokus pada perpanjangan gencatan senjata, bukan penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Proposal 14 poin terbaru Iran menunjukkan upaya menuju penyelesaian yang lebih definitif, meskipun masih bertentangan dengan tuntutan utama AS.
Mengutip CNBC News, usulan untuk menunda pembahasan isu nuklir ke tahap selanjutnya dinilai bertentangan dengan tuntutan AS yang menginginkan pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran sebelum perang berakhir.
AS menuntut Iran menyerahkan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya tinggi, yang dinilai dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.
Iran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meskipun bersedia membahas pembatasan tertentu sebagai imbalan pencabutan sanksi, sebagaimana pernah disepakati dalam perjanjian tahun 2015 yang kemudian ditinggalkan Trump.
Meski menyatakan tidak terburu-buru, Trump menghadapi tekanan domestik untuk mengakhiri dominasi Iran di Selat Hormuz, yang telah mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia serta mendorong kenaikan harga bahan bakar di AS.
Partai Republik menghadapi risiko tekanan pemilih akibat kenaikan harga menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada November.
Baca juga: Selat Lombok Kembali Kedatangan Kapal Tanker Raksasa Iran, Pelayaran Berlanjut ke Riau
Media Iran melaporkan bahwa proposal 14 poin tersebut mencakup penarikan pasukan AS dari wilayah sekitar, pencabutan blokade, pembebasan aset yang dibekukan, pembayaran kompensasi, pencabutan sanksi, pengakhiran konflik di semua front termasuk Lebanon, serta pembentukan mekanisme pengawasan baru di selat tersebut.
Iran telah memblokir hampir seluruh pengiriman dari Teluk selain kapal miliknya selama lebih dari dua bulan.
Bulan lalu, AS juga memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal dari pelabuhan Iran.
Seorang pejabat senior Iran yang berbicara secara anonim menyatakan bahwa penundaan pembahasan isu nuklir ke tahap akhir merupakan langkah strategis untuk membuka peluang kesepakatan.
“Dalam kerangka ini, negosiasi mengenai isu nuklir yang lebih kompleks dipindahkan ke tahap akhir untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif,” ujarnya.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
