Gubernur Meki Nawipa Janji Babat Habis Tambang Ilegal Demi Rakyat Lokal
Marius Frisson Yewun May 06, 2026 10:16 AM

 

Laporan Wartawan Trubun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa akan membersihkan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang menjamur dan mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di sana.

​Langkah ini akan dilakukan karena menurut dia, aktivitas tersebut merusak ekosistem lingkungan secara masif, dan juga merampas hak-hak masyarakat adat, serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.

Baca juga: Manokwari Juara Inflasi Tertinggi di Provinsi Papua Barat pada April 2026

Meki prihatin dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini sebab merusak alam dan sulit dipulihkan, aktivitas ilegal tersebut selalu memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. Jadi, harus kita tertibkan secepatnya," tegas Meki dalam rilis pers yang diperoleh Tribun-Papua.com, Rabu, (6/5/2026).

​Meki memastikan pemerintah telah mengantongi data akurat mengenai titik-titik koordinat serta area yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal di Papua Tengah.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Temukan Bisnis Ilegal Kayu Kuning yang Dikelola TKA Misterius

Sebagai tindaklanjut, dirinya segera menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar dalam waktu dekat turun ke lapangan guna melakukan eksekusi penertiban.

Setelah penertiban dilakukan, Pemprov Papua Tengah tidak akan membiarkan lahan-lahan tersebut kosong begitu saja.

Pemerintah telah menyiapkan skema penataan ulang pertambangan rakyat yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat agar bisa memberdayakan pemilik hak ulayat.

Salah satu strategi adalah melalui pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat lokal yang telah terorganisir dalam bentuk koperasi.

Baca juga: Penutupan WPFD 2026 Lahirkan Deklarasi Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia

Dengan demikian, kekayaan alam Papua Tengah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat secara legal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam pengelolaan dan hilirisasi hasil tambang, Pemprov Papua Tengah berencana menjalin kolaborasi dengan PT Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Kerjasama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, serta menjamin kesejahteraan masyarakat melalui standar industri yang baik.

Baca juga: Gubernur Papua Tegaskan Pers Berkualitas Kunci Sukses Transformasi Papua Baru

"Kita ingin semuanya tertata rapi. Tidak ada lagi sekat-sekat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Urusan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, tapi semua harus terpenuhi, baik itu kepentingan rakyat, kepentingan daerah, hingga kepentingan nasional," pungkasnya.

​Melalui langkah tegas ini Meki berharap, dapat bertransformasi menjadi wilayah dengan tata kelola sumber daya alam yang transparan, ramah lingkungan, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.