SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) III Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DPW Jawa Timur (Jatim), Capt Hery Siswanto menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua untuk periode 2026-2031.
Capt Hery yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW APBMI Jatim periode 2021-2026, mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi pemilihan ketua umum dalam Muswil III yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026 mendatang.
“Melalui momentum ini, saya mengusung visi besar untuk memperkuat eksistensi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) swasta di wilayah Jatim, khususnya dalam menghadapi regulasi baru perpelabuhan,” kata Capt Hery saat jumpa pers di Surabaya, Kamis (21/5/2026) malam.
Fokus utama yang diusung Capt Hery adalah menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 90A.
Regulasi tersebut, mengatur bahwa perusahaan bongkar muat harus bermitra dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki konsesi dari pemerintah, termasuk PT Pelindo.
Menurutnya, perubahan regulasi itu harus direspons dengan penguatan tata kelola bisnis bongkar muat yang lebih sehat dan profesional.
Strategi pertama yang disiapkan adalah pembentukan tim pengelola dan verifikasi bersama di lingkungan DPW APBMI Jatim.
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan verifikasi kesiapan operasional setiap perusahaan bongkar muat sebelum kapal bersandar.
“Kami berencana membentuk sebuah tim khusus di dalam institusi DPW APBMI Jatim. Tim ini akan berfungsi sebagai wadah untuk melakukan verifikasi detail terhadap kesiapan operasional setiap PBM sebelum kapal bersandar,” jelasnya.
Langkah itu disebut penting, untuk mengakhiri praktik persaingan tidak sehat, termasuk aksi saling menjatuhkan tarif di lapangan.
Strategi kedua adalah sinkronisasi rantai pasok operasional, atau supply chain untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan.
“Evaluasi berkala akan dilakukan mulai dari kesiapan jumlah geng buruh, ketersediaan alat mekanis, hingga kecukupan armada truk angkutan agar tidak terjadi kemacetan logistik yang dapat menurunkan produktivitas bongkar muat,” ungkapnya.
Strategi ketiga yang diusung adalah penguatan sinergi berdasarkan regulasi pemerintah.
Capt Hery menegaskan, pentingnya menempatkan Pelindo sebagai regulator, sementara PBM swasta berperan sebagai operator yang solid di sektor general cargo dan multipurpose.
“Potensi wilayah Jatim sangat masif dengan pertumbuhan pabrik baru yang pesat, sehingga kapasitas bongkar muat komoditas internasional maupun impor harus dikelola secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku,” terangnya.
Di sisi lain, Muswil III APBMI Jatim juga diwarnai sorotan terkait hak suara peserta pemilihan.
“Kami masih akan bersurat kepada DPP APBMI di Jakarta terkait beredarnya surat bahwa pemilih Ketua APBMI Jatim hanya untuk PBM yang berbasis di Tanjung Perak, Surabaya saja,” kata Zulkifli.
Menurutnya, total anggota DPW APBMI Jatim mencapai 117 perusahaan bongkar muat yang tersebar di berbagai daerah seperti Gresik, Tuban, Probolinggo, hingga Banyuwangi.
Zulkifli menegaskan, pihaknya hanya meminta kepastian aturan hak suara dari DPP APBMI sebagai pembuat kebijakan organisasi.
“Apa pun nanti keputusan DPP APBMI, kami siap menerima,” ujarnya.
