TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Dugaan pungutan liar (Pungli) terkait seragam sekolah di sejumlah sekolah di Riau mulai menjadi sorotan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai adanya pungutan uang seragam yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua siswa.

Padahal, menurut SF Hariyanto, program seragam sekolah tersebut sejatinya telah dibiayai pemerintah dan diberikan secara gratis kepada siswa.

“Banyak laporan yang masuk ke saya. Orang tua siswa masih diminta membayar uang seragam, padahal seragam itu sudah ditanggung pemerintah. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas SF Hariyanto, Kamis (27/5/2026).

Ia mengaku heran karena di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian seragam sekolah. Salah satunya terkait ukuran baju yang diterima siswa.

Menurutnya, sebelum pembagian seragam dilakukan, siswa sebelumnya sudah diukur untuk menyesuaikan ukuran pakaian masing-masing.

Namun kenyataannya, banyak siswa mengaku mendapatkan baju dengan ukuran yang tidak sesuai, bahkan kebesaran.

Kuat dugaan, baju seragam sekolah ini bukan dijahit sesuai ukuran siswa, melainkan sekolah membeli baju seragam yang sudah jadi di toko secara grosiran

“Ukuran bajunya tidak jelas, banyak yang kebesaran. Orangtuanya terpaksa menjahit ulang," katanya.

SF Hariyanto menilai persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak merugikan masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang selama ini berharap program bantuan pendidikan berjalan tepat sasaran.

Ia pun memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menelusuri laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan seragam sekolah tersebut.

“Kadisdik saya minta ini segera diselesaikan. Jangan bermain api, jangan biarkan apinya besar, kembalikan uangnya," tegasnya.

Selain menyoroti dugaan pungli, SF Hariyanto juga mengingatkan seluruh kepala sekolah di Riau agar tidak bermain proyek di lingkungan sekolah.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, tidak ingin dunia pendidikan tercoreng akibat praktik-praktik yang memberatkan masyarakat. Karena itu, ia memastikan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.

Ia meminta para kepala sekolah lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan, kualitas belajar mengajar, serta pembinaan siswa dibanding sibuk mengurus proyek pengadaan.

“Saya ingatkan kepala sekolah jangan bermain proyek. Fokus saja meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah nya masing-masing,” katanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)