SURYA.CO.ID - Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menemukan titik temu.
Hal ini setelah DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan banyak pihak mulai dari unsur Kesbangpol Sulsel, panitia seleksi, DPPI, peserta seleksi, pendamping peserta, hingga pihak sekolah.
Pihak keluarga Cathlyn Yvaeni Lesmana yang selama ini dikabarkan mendapat ketidakadilan, akhirnya menerima hasil keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait tidak lolosnya dia di Paskibraka tingkat nasional.
Tak hanya menerima keputusan tidak lolos, Sunarto juga menegaskan bahwa isu-isu liar yang beredar di media sosial, terutama mengenai sentimen etnis tidak benar.
"Kami dari Kuasa Hukum ataupun orang tua dari Cathlyn sudah menerima semua hasil keputusan dari BPPI Pusat," kata Sunarto kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sulsel di Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Jawab Pencoretan Cathlyn Yvaine dari Calon Paskibraka Nasional, Tim Khusus BPIP Turun, Ini Hasilnya
Sunarto menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan terkait proses seleksi paskibraka.
Ia menuturkan bahwa pihaknya mendukung penuh siapapun siswa-siswi yang dinyatakan lolos untuk melenggang ke tingkat nasional.
"Tidak mempermasalahkan. Dan adik Cathlyn dan Meyvi pun sudah terpilih juga menjadi seorang paskibraka di Rujab untuk pengibaran nanti di Agustus 2026," ujarnya.\\
Polemik seleksi Paskibraka Sulsel mencuat setelah nama Cathlyn Yvaine Lesmana.
Siswa asal Kota Makassar itu tidak lagi masuk daftar calon Paskibraka tingkat nasional.
Sebelumnya, Cathlyn disebut berada dalam jajaran tiga besar calon yang diusulkan mewakili Sulsel ke tingkat nasional.
Namun dalam perkembangan selanjutnya, posisinya digantikan oleh peserta lain sehingga memicu pertanyaan dan kritik dari sejumlah pihak.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Apa yang telah dinilai dan diputuskan merupakan hasil seleksi yang dilakukan sesuai mekanisme. Kesbangpol Provinsi bersama TNI dan Polri sebagai panitia daerah telah bekerja maksimal menjalankan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah," kata Sudirman.
Sudirman menyebut bahwa proses seleksi di tingkat pusat melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Menurutnya keterlibatan lintas institusi tersebut menjadi bentuk pengawasan bersama guna menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
"Karena itu, proses yang berjalan tidak ditentukan oleh individu ataupun kepentingan tertentu. Mekanisme yang ada dirancang untuk menutup ruang bagi praktik titipan maupun intervensi," tegasnya.
Ia menilai bahwa prinsip dalam seleksi Paskibraka adalah keunggulan dan prestasi peserta berdasarkan hasil penilaian yang objektif.
Lebih lanjut, Sudirman berharap masyarakat dapat menyikapi dengan bijak dinamika yang berkembang serta tetap menjaga persatuan dan semangat kebangsaan.
"Kita mendahulukan asas keunggulan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil seleksi yang objektif, bukan berdasarkan klaster yang berbau ras maupun suku," katanya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, mengaku menjadi sasaran penilaian publik di tengah polemik seleksi Paskibraka Sulsel.
Ia menilai berbagai tudingan telah berkembang sebelum pihaknya mendapat kesempatan menjelaskan secara utuh proses seleksi.
Hal itu disampaikan Bustanul saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.
RDP tersebut digelar untuk membahas polemik seleksi Paskibraka Sulsel yang belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan diskriminasi hingga rasisme dalam proses seleksi.
Dalam kesempatan itu, Bustanul Arifin mengaku berharap RDP dapat digelar lebih awal.
Menurutnya, forum tersebut penting agar panitia dan penyelenggara seleksi memiliki kesempatan memberikan klarifikasi kepada publik.
“Sebenarnya kami berharap RDP ini bisa terlaksana lebih awal. Mengingat beberapa minggu terakhir ini kami dihakimi oleh netizen tanpa memberikan ruang menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat,” ujar Bustanul.
Menurutnya, berbagai tudingan yang berkembang di media sosial membuat pihaknya kesulitan menjelaskan secara utuh proses seleksi yang telah dilaksanakan.
Karena itu, ia mengapresiasi DPRD Sulsel yang memfasilitasi forum RDP sebagai ruang untuk menyampaikan klarifikasi kepada publik.
“Kami berupaya memberikan klarifikasi melalui media-media. Sehingga kami mengapresiasi RDP ini sebagai momentum kami untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan seleksi yang telah kami laksanakan,” katanya.
Bustanul menegaskan panitia tidak pernah berniat menghalangi peserta ataupun melakukan tindakan yang merugikan pihak tertentu dalam proses seleksi.
Ia mengklaim seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak ada sedikit pun untuk menghalang-halangi proses seleksi,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui tudingan yang mengaitkan proses seleksi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi hal yang paling membebani dirinya dan jajaran Kesbangpol Sulsel.
“Yang bikin kami tidak tidur, karena proses seleksi itu disangkutpautkan dengan unsur SARA. Nah ini yang tidak elok,” ujarnya.
Menurut Bustanul, berbagai komentar yang beredar di media sosial memberikan tekanan tersendiri bagi panitia dan penyelenggara seleksi.
Ia mengaku terus mengikuti berbagai tanggapan publik yang muncul selama polemik berlangsung.
“Banyak dampak-dampaknya yang kami terima. Kami melihat komentar-komentar. Tidak tidur kami ini,” katanya.
Dalam RDP tersebut, DPRD Sulsel menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari unsur Kesbangpol Sulsel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), panitia seleksi Paskibraka, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), peserta seleksi, hingga pihak sekolah.
