Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M Rizki Wahyudi
TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Hingga awal Juni 2026 atau memasuki pertengahan Tahun Anggaran (TA) 2026, belum terlihat satu pun kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong yang berjalan di lapangan.
Padahal, sejumlah program pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan, pembangunan drainase, dan berbagai pekerjaan fisik lainnya menjadi kebutuhan yang dinantikan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Rejang Lebong Zerly saat dikonfirmasi wartawan TribunBengkulu.com membenarkan hal tersebut.
Hingga saat ini belum ada kegiatan fisik yang memasuki tahapan pelaksanaan.
Bahkan, menurutnya, belum ada satu pun item kegiatan yang diajukan ke proses lelang maupun tender.
"Untuk saat ini memang belum ada kegiatan yang naik proses lelang atau tender,"ungkap Zerly saat dikonfirmasi TribunBengkulu.com pada Kamis (4/6/2026).
Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Penjualan Beras Lokal di Rejang Lebong Merosot Sejak Desember 2025
Namun saat ditanya mengenai penyebab belum berjalannya proses pengadaan tersebut, Zerly mengaku tidak mengetahui secara rinci karena hal itu merupakan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sebagai pelaksana kegiatan.
Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan pengadaan sebelum kegiatan dapat diproses melalui mekanisme tender maupun pengadaan lainnya.
"Belum ada yang masuk, silahkan tanya ke OPD-nya langsung ya,"singkatnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Rizal Tahsin, mempertanyakan belum berjalannya kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari APBD tersebut.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena saat ini tahun anggaran telah memasuki pertengahan tahun.
Seharusnya sejumlah program pembangunan sudah mulai direalisasikan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan.
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan berpotensi berdampak pada rendahnya serapan anggaran daerah hingga akhir tahun.
Selain itu, waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan semakin terbatas apabila proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan terus mengalami keterlambatan.
"Kami mempertanyakan kenapa sampai pertengahan tahun kegiatan fisik belum berjalan. Jangan sampai nanti berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan waktu pengerjaan menjadi semakin sempit," ujar Rizal.
Keterlambatan realisasi program pembangunan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang menunggu manfaat dari pembangunan tersebut.
Banyak proyek infrastruktur dasar yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak sekaligus masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama OPD terkait dapat segera mempercepat tahapan administrasi dan pengadaan agar program pembangunan yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.
"Yang paling penting adalah masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan. Banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang saat ini memang sangat dinantikan masyarakat Rejang Lebong," pungkasnya.
