TRIBUN-MEDAN.com -

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada Rabu (10/6/2026) dini hari dinilai memberikan sejumlah dampak bagi masyarakat maupun negara.

Harga Pertamax melonjak tajam sebesar 32 persen, dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya sekaligus pengamat kebijakan publik dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Dr. Firre An Suprapto, S.AP., mengungkapkan kenaikan ini tidak terlepas oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang menyentuh USD 90 per barel hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Keputusan kenaikan harga ini merupakan koreksi yang tidak terelakkan setelah akumulasi tekanan fiskal mencapai titik kritis," ujar Firre kepada Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).

Namun, lonjakan tajam dalam waktu singkat ini dipastikan membawa efek domino yang luas bagi perekonomian nasional.

Firre menilai setidaknya ada lima dampak utama dari kenaikan harga Pertamax:

1. Migrasi Massal Konsumen ke Pertalite yang Mengancam Kuota

Dampak paling kritis secara fiskal adalah potensi berpindahnya konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi.

Selisih harga yang melebar jauh hingga Rp6.250 per liter antara Pertamax baru (Rp16.250) dan Pertalite yang tertahan di harga Rp10.000 memicu perubahan perilaku konsumen.

"Pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat kini mulai 'turun kelas' demi menghemat pengeluaran, yang berisiko memicu antrean panjang dan kelangkaan Pertalite di lapangan," ungkapnya.

2. Beban Fiskal Negara dan Pertamina Tetap Besar

Meski harga resmi telah dinaikkan menjadi Rp16.250, angka tersebut rupanya masih berada di bawah harga keekonomian riil Pertamax yang diperkirakan berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

Artinya, Pertamina masih harus menanggung selisih harga tersebut.

"Jika harga minyak dunia terus meroket dan rupiah tetap melemah, beban kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah melalui APBN akan tetap membengkak," jelasnya.

3. Ancaman Stagflasi Mikro bagi Kelas Menengah

Menurut Firre, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi lapisan yang paling terjepit akibat kebijakan ini.

Berbeda dengan kelompok miskin, kelas menengah harus menopang kenaikan biaya hidup secara mandiri tanpa tersentuh oleh bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Di tengah pendapatan yang stagnan, bengkaknya biaya transportasi harian diproyeksikan mengikis ruang belanja non-esensial dan menekan konsumsi domestik," tambahnya.

4. Tekanan Operasional dan Ancaman PHK

Lebih lanjut, Firre menilai meskipun armada logistik besar menggunakan solar, jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyedia jasa logistik skala ringan seperti kurir, ojek online, dan mobil boks kecil selama ini mengandalkan Pertamax.

Kenaikan mendadak ini langsung melonjakkan biaya operasional harian mereka.

"Jika tidak ada intervensi kebijakan yang memadai, tekanan biaya operasional ini berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal III 2026," ungkapnya.

5. Efek Psikologis dan Ekspektasi Inflasi Lanjutan

Dampak kelima, Ferri menilai BBM sering kali bertindak sebagai jangkar psikologis bagi harga-harga komoditas.

Pengumuman kenaikan harga ini memicu ekspektasi inflasi.

"Para pedagang pasar dan penyedia jasa cenderung ikut menaikkan harga sebagai langkah antisipasi, bahkan sebelum dampak biaya transportasi riil terjadi."

"Akibatnya, harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya berpotensi ikut terkerek naik," ungkapnya.

(Tribun-Medan.com)