TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif menegaskan komitmennya mengawal kecukupan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi ancaman mandeknya operasional armada pemadam kebakaran per September 2026 mendatang, imbas membengkaknya pengeluaran akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Damkarmat.
Ia pun menekankan, pelayanan publik yang menyangkut keselamatan masyarakat wajib menganut prinsip berbasis kinerja, bukan berpatok pada ketersediaan anggaran semata.
"Prinsip berbasis kinerja menjadi satu hal yang pokok. Sehingga kita tidak bicara berbasis anggaran. Kinerja nanti anggaran menyesuaikan. Kami dorong penyesuaiannya di (APBD) Perubahan 2026 ini, bagaimana caranya agar tupoksi Damkarmat tetap berjalan," ujarnya, Senin (15/6/26).
Seno menambahkan, legislatif akan meminta dengan sangat kepada jajaran eksekutif, termasuk dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) nanti, agar alokasi tambahan untuk operasional BBM Damkarmat menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, sangat berisiko jika armada penyelamatan sampai terhambat merespons laporan warga hanya karena kendala teknis kelangkaan anggaran BBM.
"Kalau tidak (ditambah), otomatis berbasis kinerjanya enggak jalan. Jangan sampai pemadaman api di suatu daerah terkendala karena BBM habis, kan enggak mungkin. Makanya kami minta kepada rekan eksekutif dan di Banggar supaya dukungan penambahan (anggaran) BBM ini bisa berjalan," tegasnya.
Kendati siap pasang badan dalam menyokong anggaran di APBD Perubahan, Seno menyebut, situasi ini juga menjadi momentum bagi Dinas Damkarmat untuk melakukan efisiensi strategis, salah satunya dengan menerapkan skala prioritas pelayanan.
Selama ini, Seno bilang, personel di lapangan dikenal kerap melintasi batas wilayah demi membantu pemadaman kebakaran di daerah penyangga seperti Kabupaten Sleman dan Bantul.
"Ada suatu bentuk dari Damkarmat kota untuk lebih selektif, sehingga diperkhususkan dulu kejadian kebakaran yang ada di wilayah Kota Yogyakarta," urai politikus senior Partai Golkar tersebut.
Di samping itu, pihaknya juga mendorong adanya edukasi kepada warga masyarakat luas, mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama Damkarmat.
Bukan tanpa alasan, saat ini aduan non-kebakaran yang masuk ke posko Damkarmat terbilang sangat beragam, bahkan mengarah di luar ketugasannya.
"Pelayanan Damkarmat kan banyak sekali, dan masyarakat kadang tidak mau tahu. Nah, ini juga menjadi edukasi, mana yang menjadi tupoksi Damkarmat harus dilayani. Tapi, yang tidak (termasuk tupoksi), harus ada edukasi," imbuhnya.
Tak hanya Damkarmat, Seno mengungkapkan, krisis anggaran operasional akibat fluktuasi banderol BBM juga membayangi dinas teknis lain yang memiliki mobilitas tinggi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Komisi C menjadwalkan bakal mengundang dinas-dinas terkait pada pekan depan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan sebelum digulirkannya pembahasan APBD Perubahan.
"DLH juga sama, karena harus melakukan penyemprotan air, lalu truk-truk untuk pengangkutan sampah, ini harus tetap berjalan. Terkait dengan kekurangan anggaran tadi, semuanya akan kita dorong di APBD Perubahan," pungkasnya. (aka)
