Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah lereng Gunung Merapi yang terdampak kekeringan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melepas armada truk tangki air bersih menuju empat desa di Kecamatan Kemalang, Senin (15/6/2026), sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau.
Pelepasan dilakukan di halaman Pendopo Pemkab Klaten. Sejumlah truk tangki BPBD Klaten berkapasitas 5.000 liter berbaris sejak pagi sebelum diberangkatkan menuju Desa Kendalsari, Tlogowatu, Tegalmulyo, dan Sidorejo.
Di hadapan jajaran pejabat Pemkab Klaten, Hamenang mengibarkan bendera kotak-kotak sebagai tanda dimulainya distribusi air bersih. Satu per satu armada kemudian bergerak meninggalkan pendopo menuju kawasan lereng Merapi yang mulai mengalami kesulitan air.
Hamenang mengatakan program dropping air bersih menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air di sejumlah wilayah.
"Masuk di musim kemarau, karena beberapa wilayah di Kabupaten Klaten ini ada potensi kerawanan kekeringan maka kemudian pemerintah daerah membuat program pengadaan dropping air bersih," ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Klaten menargetkan distribusi hingga 1.000 tangki air bersih khusus untuk sejumlah wilayah di Klaten terdampak kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini.
"Untuk kali ini (dropping) di kawasan Lereng Merapi, kita targetkan 1000 tangki (terdirstribusi bertahap se-Kabupaten Klaten). Per hari ini kita kirim 15 tangki sampai nanti bisa mencukupi kebutuhan," katanya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber-sumber air yang mulai menurun debitnya saat kemarau.
"Semoga dengan kegiatan dropping air bersih ini bisa mencukupi kebutuhan warga masyarakat di Lereng Merapi," terangnya.
Meski distribusi telah dilakukan, Pemkab Klaten belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Menurut Hamenang, bantuan saat ini masih diberikan berdasarkan permohonan masyarakat yang masuk ke pemerintah daerah.
"Jadi (dropping air bersih) pada hari ini masih berdasarkan ajuan dari warga masyarakat. Tapi kalau memang situasi memasuki situasi siaga darurat (akan) kita keluarkan (Surat Keputusan Siaga Darurat Kekeringan)," jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Klaten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 juta dari APBD. Anggaran itu diproyeksikan mampu mendukung distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung.
"Anggaranya (APBD) Rp 500 juta," katanya.
Hamenang menambahkan pemerintah daerah juga menyiapkan skema cadangan melalui kolaborasi dengan dunia usaha apabila kebutuhan air bersih meningkat.
"Semoga bisa mencukupi. Nanti kita juga masih ada skema yang lain, yakni kerja sama dengan CSR dari perusahaan-perusahaan atau yang lainnya."
"Sehingga harapan kita bersama tidak ada alasan untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih dari warga masyarakat yang mengalami kekeringan," ujarnya.
Namun, menurut dia, pelibatan dana CSR belum dilakukan dalam waktu dekat karena anggaran pemerintah masih dinilai mencukupi.
"Sementara (APBD) kami masih bisa mencukupi kita pakai dulu, namun saat sudah titik krusial baru nanti kita libatkan CSR," lanjutnya.
Selain penanganan jangka pendek melalui dropping air bersih, Pemkab Klaten juga mulai menyiapkan kajian solusi permanen untuk wilayah-wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan.
"Solusi permanen beberapa wilayah tentu kita usulkan sumur dalam, tapi memang beberapa wilayah sudah di bor beberapa kali dan tidak muncul," ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan tangki penampungan berkapasitas besar yang terintegrasi dengan distribusi air ke permukiman warga.
Meski demikian, opsi tersebut masih akan dikaji dari sisi teknis maupun biaya agar benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat lereng Merapi.
"Di sisi lain kita mungkin akan bikin kajian, apakah kalau menyedot air dari bawah ke atas itu masih realistis? karena pasti biayanya juga besar dan apakah dalam jangka panjang ini bisa menjadi solusi permanen," pungkasnya. (*)
