TRIBUN-MEDAN.com - Tak lagi diberikan rata Rp 6 Juta per hari, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal ubah skema insentif.

Selain itu, BGN pun membuka opsi merger dapur agar lebih efisien.

Hal itu diungkap oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Baca juga: Mahasiswa Tolak Tawaran Makan Malam Bareng Wapres Gibran, Ini Sejumlah Tuntutan Mereka

Sebelumnya BGN memberikan insentif rata sebesar Rp 6 juta per hari.

Kini aturan tersebut dipastikan bakal dihapus.

Sebagai gantinya, BGN akan membuat sistem yang lebih proporsional.

Baca juga: KELAKAR Purbaya Minta Dikabari Kejagung Kalau Ada Lelang Harley Davidson: Kasih Tau Saya ya Pak

Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa langkah evaluasi ini diambil agar penyaluran dana operasional dapur gizi berjalan lebih adil dan tepat sasaran.

Ke depan, besaran insentif tidak lagi bersifat flat, melainkan menyesuaikan dengan beban kerja dan volume penerima manfaat di masing-masing wilayah.

"Nanti itu (insentif) termasuk (kita evaluasi). Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak flat Rp 6 juta semua," ujar Agustina saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Evaluasi Ketimpangan Beban Kerja Dapur Gizi

Menurut Agustina, kebijakan yang diterapkan oleh manajemen BGN sebelumnya memicu ketidakadilan di lapangan.

Dapur dengan jumlah sasaran sedikit menerima sokongan dana yang sama besar dengan dapur yang melayani ribuan porsi.

"Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu," jelasnya.

Untuk membenahi celah tersebut, BGN kini gencar melakukan penataan ulang (refocusing).

Fokus utamanya adalah memvalidasi data riil jumlah penerima manfaat di setiap area kerja SPPG.

Melalui basis data yang akurat, anggaran yang dikucurkan murni berbasis pada skala kebutuhan riil.

Opsi Merger Dapur Gizi Demi Efisiensi

Selain mengubah formula insentif, BGN juga membuka peluang untuk melakukan penggabungan (merger) operasional beberapa dapur gizi.

Kebijakan ini menyasar wilayah-wilayah yang memiliki kantong penerima manfaat dalam jumlah kecil demi memangkas pemborosan anggaran.

"Mungkin kita akan gabungkan bisa jadi ya, bisa jadi 'oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini' dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," tambah Agustina.

Baca juga: Harga Material Melonjak, REI Sumut Minta Pemerintah Sesuaikan Harga Rumah Subsidi

Muara dari seluruh perbaikan tata kelola ini, lanjut Agustina, adalah jaminan mutu. BGN ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkorelasi langsung dengan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," tegasnya.

Rapat Anggaran 2027 Digelar Tertutup

Di sisi lain, pembahasan mengenai pagu anggaran indikatif BGN untuk tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI terpaksa dilangsungkan secara tertutup dari awak media.

Langkah ini diambil guna mengantisipasi munculnya mispersepsi dan kegaduhan di ruang publik.

Pasalnya, draf anggaran yang disodorkan dalam rapat tersebut dinilai belum sepenuhnya akurat karena masih menggunakan konsep perencanaan dari kepemimpinan BGN yang lama.

(Tribun-Medan.com)