TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengakomodasi seluruh calon murid yang tidak lolos Sekolah Maung maupun Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Menurutnya, fokus pemerintah terhadap 70 ribu siswa justru mengaburkan persoalan yang lebih besar, terkait akses pendidikan bagi siswa yang harus bersekolah di swasta.
Maulana mengatakan, angka 70 ribu siswa yang disebut pemerintah akan mendapatkan bantuan pendidikan gratis di sekolah swasta, perlu dilihat secara lebih utuh dengan kondisi pendidikan menengah di Jawa Barat.
"Kita harus melihat data keseluruhan lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat," ujar Maulana, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah lulusan SMP dan MTs negeri maupun swasta di Jawa Barat pada 2026 mencapai 826.996 siswa. Sementara daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri hanya sebanyak 319.561 kursi, termasuk kuota Sekolah Maung yang berjumlah 18.176 siswa.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, sekitar 507.435 siswa dipastikan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
"Artinya lebih dari 500 ribu siswa memang akan masuk sekolah swasta. Pertanyaannya, kenapa pemerintah hanya membahas 70 ribu siswa yang tidak lolos Maung dan PCMB?" katanya.
Menurut Maulana, narasi bantuan untuk 70 ribu siswa, berpotensi mengaburkan tujuan awal Pemprov Jawa Barat, yang sebelumnya berkomitmen membantu masyarakat miskin melalui program beasiswa personal, maupun bantuan operasional pendidikan bagi sekolah swasta.
Maulana mengingatkan, skema bantuan untuk siswa sekolah swasta sebenarnya sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir, dengan anggaran yang relatif besar.
Pada 2024, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp595,6 miliar untuk membantu siswa di sekolah swasta. Bantuan tersebut, menurutnya, turut membantu banyak sekolah swasta di daerah pelosok menekan biaya pendidikan bahkan menggratiskan biaya sekolah bagi sebagian siswa.
Kemudian pada 2025, anggaran tersebut berkurang menjadi sekitar Rp563 miliar. Selanjutnya, dalam pembahasan anggaran 2026 sempat disepakati alokasi sebesar Rp130 miliar untuk membantu masyarakat kurang mampu yang bersekolah di swasta.
Namun, Maulana menyebut anggaran Rp130 miliar itu kemudian hilang dalam proses pergeseran anggaran pada Februari 2026.
"Sejak saat itu nasib masyarakat miskin yang bersekolah di swasta belum jelas. Bentuk bantuannya apa, besarannya berapa, sampai sekarang belum ada kepastian," katanya.
Maulana menilai, munculnya rencana bantuan bagi 70 ribu siswa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Bahkan, jika dihitung menggunakan asumsi bantuan sekitar Rp2,5 juta per siswa, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp171 miliar.
"Masalahnya bukan ada atau tidak ada anggaran. Anggaran bisa disediakan sesuai kebijakan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan itu sudah adil dan tepat sasaran," ucapnya.
Maulana juga mempertanyakan apakah seluruh 70 ribu siswa yang menjadi sasaran program tersebut benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Sebab, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai komposisi penerima bantuan dibandingkan dengan ratusan ribu siswa lainnya yang juga akan bersekolah di swasta.
"Kalau pertanyaannya dari mana anggarannya, tentu ada. Tapi yang harus dijawab adalah apakah kebijakan tersebut adil bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan di Jawa Barat," katanya.
