Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Matahari terik tak menciutkan semangat para mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) untuk turun ke jalan, menyuarakan aksi pernyataan sikap mereka terkait kondisi bangsa terkini.

Setelah melakukan orasi di Monumen Kubus Jalan Ganesa, mahasiswa akan bergerak menuju Gedung DPRD Jawa Barat dengan membawa empat tuntutan utama yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, kebijakan fiskal, industrialisasi, hingga komunikasi publik.

Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah Nabillah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

“Hari ini ada sekitar 150 sampai 200 massa KM ITB yang turun. Kami akan bermobilisasi menuju DPRD untuk menyampaikan aspirasi yang telah kami kaji dan diskusikan bersama,” ujar Nahdah, Rabu (17/6/2026).

Spanduk bertuliskan “Rakyat Sengsara”,  “Evaluasi, Stop Ugal-Ugalan”, “Bangun Ulang Negara Usang” tampak dibentangkan oleh para mahasiswa yang ikut dalam pernyataan sikap tersebut.

Dalam aksi tersebut, KM ITB membawa empat tuntutan yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti pemerintah. 

Tuntutan pertama berkaitan dengan efisiensi dan pengelolaan anggaran negara serta tanggung jawab fiskal pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

Nahdah menjelaskan, mahasiswa menyoroti sejumlah program yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan strategis bangsa. 

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk lebih serius memperkuat sektor industri manufaktur sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

“Yang pertama berfokus pada efisiensi dan pengelolaan anggaran serta tanggung jawab fiskal. Khususnya perlu ada perbaikan terhadap program-program yang kami nilai perlu dievaluasi, termasuk pentingnya mendorong penguatan industri manufaktur di Indonesia,” katanya.

Tuntutan kedua berkaitan dengan tata kelola program pemerintah. 

Menurut Nahdah, masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang membutuhkan evaluasi menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Ia menilai berbagai celah dalam pelaksanaan program harus segera diperbaiki melalui langkah yang lebih serius dan responsif dari pemerintah.

“Kami melihat masih banyak hal yang bisa dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola program pemerintah. Hal-hal tersebut perlu ditanggapi dengan serius dan cepat agar tidak terus menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong industrialisasi nasional. 

Menurut KM ITB, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada sektor ekstraktif, tetapi juga pada pengembangan industri berbasis riset, inovasi, dan manufaktur.

Nahdah menilai perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran besar dalam mewujudkan agenda tersebut melalui penguatan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi.

“Kami mendorong adanya kebijakan yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi, dan manufaktur. Universitas dan lembaga-lembaga penelitian memiliki potensi besar untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung transformasi industri nasional,” katanya.

Adapun tuntutan keempat berfokus pada perbaikan tata kelola komunikasi dan koordinasi internal pemerintahan. 

Menurut Nahdah, di tengah derasnya arus informasi saat ini, pemerintah perlu menghadirkan komunikasi yang jelas, terkoordinasi, dan kredibel agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Saat tidak ada informasi yang terpusat dan sumber informasi yang kredibel, masyarakat menjadi bingung. Banyak narasi yang berkembang dengan versi masing-masing. Padahal dalam situasi seperti sekarang, kita membutuhkan persatuan dan arah informasi yang jelas agar tidak memunculkan konflik horizontal,” ujarnya.

Melalui empat tuntutan tersebut, KM ITB berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan. 

Nahdah menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut telah melalui proses diskusi dan kajian berbasis data.

“Kami yakin pemerintah harus bisa mengevaluasi dan merealisasikan berbagai tuntutan yang dibawakan oleh lapisan masyarakat. Tuntutan ini lahir dari proses diskusi dan kajian yang kami lakukan berdasarkan data dan kondisi yang ada,” katanya.

Meski demikian, KM ITB tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh respons yang memadai dari pemerintah.

Menurut Nahdah, pihaknya akan terlebih dahulu memantau perkembangan dan langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut. 

Namun apabila tidak terdapat perubahan yang signifikan, mahasiswa siap mempertimbangkan gelombang aksi berikutnya.

“Kami akan melihat terlebih dahulu progres dan respons pemerintah terhadap tuntutan yang sudah disampaikan. Namun kami tidak menutup kemungkinan adanya aksi atau gelombang lanjutan jika memang tidak ada respons yang cukup signifikan. Tentu kami memahami bahwa ada proses yang harus dilalui, sehingga perkembangan ke depan akan terus kami pantau,” tuturnya.