TRIBUNJAMBI.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentar yang diduga bernada body shaming terhadap seorang emak-emak peserta aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.

Komentar tersebut memicu gelombang kecaman dari warganet karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik dalam menyikapi kritik masyarakat.

Kontroversi bermula dari video aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026).

Dalam video itu, seorang ibu bernama Mak Denok menyampaikan orasi yang mengkritik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video tersebut kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial.

Baca juga: Padahal Dulu Wartawan, Kepala BGN Nanik Kabur Saat Hindari Wartawan, MTI Beri Sindiran Tajam

Baca juga: Analis Sarankan Jokowi Gantikan Kaesang dari Kursi Ketua Umum PSI

Komentar Nana Tuai Polemik

Di salah satu unggahan video tersebut, akun media sosial yang diketahui milik Nana Kencanawati menuliskan komentar yang kemudian memancing kontroversi.

"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????"

Tak lama berselang, muncul komentar lanjutan yang menyebut kata "GEMBROT", yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap fisik pendemo.

Tangkapan layar komentar itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari publik.

Banyak warganet menilai seorang wakil rakyat seharusnya merespons kritik dengan argumentasi, bukan menyerang kondisi fisik warga yang menyampaikan aspirasi.

Nana Kencanawati Sampaikan Permintaan Maaf

Setelah mendapat sorotan luas, Nana akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya.

Ia mengakui komentar tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik dan telah melukai perasaan banyak orang.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial," tulis Nana.
Dalam klarifikasinya, ia juga mengakui ucapannya tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki seorang wakil rakyat.

"Komentar tersebut tidak tepat, tidak mencerminkan sikap yang seharusnya saya tunjukkan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan bagi banyak pihak."

Nana menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk merendahkan siapa pun. Meski demikian, ia mengakui tulisannya tetap merupakan kesalahan dan menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pengingat untuk lebih bijaksana dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun di ruang digital.

Di akhir pernyataannya, Nana kembali meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas kritik yang diberikan masyarakat.

Akun Diubah Menjadi Privat

Usai polemik mencuat, akun media sosial pribadi Nana Kencanawati diketahui diubah menjadi mode privat.

Komentar yang menjadi sumber kontroversi juga telah dihapus, meski tangkapan layarnya sudah telanjur tersebar luas di berbagai platform.

Kronologi Bermula dari Orasi Emak-emak Penolak MBG

Perdebatan ini bermula ketika Mak Denok, seorang ibu rumah tangga, ikut berorasi dalam aksi gabungan Aliansi BEM Cirebon Raya di depan DPRD Kota Cirebon.

Dalam orasinya, ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok dibandingkan Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya mewakili emak-emak ikut unjuk rasa. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidikan murah, kesehatan murah, sandang dan pangan murah," serunya saat aksi.

Video pidato tersebut kemudian diunggah sejumlah media dan menjadi viral di media sosial.

Pada salah satu unggahan itulah muncul komentar akun yang disebut milik Nana Kencanawati.

PMII Cirebon Kecam Dugaan Body Shaming

Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal, mengecam komentar yang dinilai mengandung unsur body shaming terhadap warga.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan serangan pribadi.

"Ketika kritik dibalas dengan serangan terhadap fisik seseorang, itu menunjukkan krisis argumentasi dan kemunduran etika dalam ruang demokrasi," ujarnya.
PMII menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang semestinya menjadi teladan dalam menjaga etika komunikasi.

Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kota Cirebon terkait polemik yang menyeret salah satu pimpinan lembaga legislatif tersebut.