BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung Raya di depan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (19/6/2026), mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.

Aspirasi yang disampaikan para mahasiswa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari dugaan pemborosan APBN, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif token listrik, hingga kebijakan lain yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggota Komisi IV DPRD Babel, Maryam, menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut. 

"Apresiasi yang mendalam kepada adik adik mahasiswa kita. Pada dasarnya yang disampaikan mereka itu adalah, benar dan tepat," kata Anggota Komisi IV DPRD Babel, Maryam kepada Bangkapos.com, Jumat (19/6/2026) di kantor DPRD Babel.

Ia mengatakan, prihatian melihat kondisi Bangka Belitung saat ini, yang memiliki sumber daya alam melimpah. Tetapi belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal, akibat kebijakan pemerintah pusat.

"Hari ini kita sangat miris melihat keadaan Bangka Belitung. Yang mana sumber daya alamnya berlimpah ruah. Tetapi pada kenyataannya kami sebagai wakil rakyat pun melihat kondisi pertumbuhan ekonomi lamban, kami dalam hal ini sepakat apa yang disampaikan mahasiswa.

Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, yang harusnya dikelola daerah itu tidak diberikan porsi yang cukup," kata mantan Anggota DPRD Bangka Tengah ini.

Baca juga: HMI Babel Raya Demo di DPRD Babel, Tolak Kenaikan BBM hingga Evaluasi Program MBG

Dia menambahkan, sebelumnya pemerintah daerah berharap pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai prinsip desentralisasi. 

Tetapi, saat ini banyak kewenangan yang kembali terpusat di pemerintah pusat sehingga daerah lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan.

"Ini kembali semua terkumpul di pusat, kita sebatas menjalankan. Hari ini yang disampaikan, adik itu merupakan dukungan kepada kami. Kami merasa kami tidak berjuang sendiri, karena apa yang disampaikan adik-adik tadi kami sampaikan ke pemerintah pusat. Beberapa regulasi yang kami anggap memberatkan dan sedikit mengkebiri Babel, turun bertubi,tubi ke daerah," keluh politisi Demokrat ini.

Maryam berharap, pemerintah pusat dapat melihat kondisi Bangka Belitung saat ini. Diperlukan Undang-undang kepulauan sehingga Bangka Belitung, dapat menjadi daerah yang semakin baik lagi kedepannya.

"Saya sebagai salah satu wakil rakyat, yang dipilih masyarakat Babel, dengan penyampaian adik mahasiswa ini, itu benar. Benar benar saya sangat sepakat, kami berharap pemerintah pusat melihat kondisi daerah, apalagi Babel daerah kepulauan perlu ada Undang-undang kepulauan mengatur khusus, kalau tidak tanpa terasa bisa kolaps Babel," keluhnya.

Maryam mengatakan, keprihatinan terhadap berbagai kebijakan pusat yang berdampak pada masyarakat. Termasuk permasalahan kenaikan harga BBM dan token listrik yang tengah menjadi sorotan.

"Dengan naiknya BBM, token naik sedang viral saat ini, kami prihatin pusat jangan melihat sumber daya alamnya, lihat aspirasi masyarakat. Ditindak lanjuti penduduk kita tidak banyak tetapi problemnya banyak. 

Karena pusat tidak melihat detail secara keseluruahan, kami pada dasarnya kecewa, yang harusnya merupakan hak daerah untuk mengelola mengayomi masyarakat, semua tegak lurus harus ke atas. Kita berharap ada perubahan," tutupnya.  (Bangkapos.com/Riki Pratama)