Sudah tiga tahun lamanya warga Dusun Gili Meno dilanda krisis air bersih. Setiap bulan mereka menghabiskan Rp 3 juta hanya untuk membeli air galon.

Dengan sangat terpaksa, mereka merogoh kocek dalam-dalam hingga jutaan rupiah per bulan untuk mendapatkan air isi ulang kemasan galon karena kelangkaan air

"Dalam satu bulan, rata-rata warga di Gili Meno menghabiskan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta hanya untuk membeli air galon," ungkap Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, saat ditemui di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Jumat (19/6/2026).

"Itu untuk memasak dan kebutuhan lain," imbuhnya.

Gili Meno merupakan salah satu kawasan wisata andalan di NTB. Kawasan tersebut dilanda krisis air bersih sejak 2023 akibat sengkarut hukum yang menjerat perusahaan penyuplai air setempat.

Masrun mengatakan satu keluarga rata-rata menghabiskan 4 hingga 6 galon air sehari. Menurut dia, bantuan air yang disuplai oleh Pemkab Lombok Utara setiap hari tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Gili Meno.

Krisis air bersih itu telah merugikan berbagai sektor. Masrun mencontohkan sektor peternakan, banyak sapi milik warga yang mati akibat kekurangan air. Demikian pula sejumlah pengusaha hotel dan restoran di Gili Meno yang terpaksa gulung tikar karena tak mendapat air.

"Pelaku usaha yang bertahan harus membayar biaya air hingga enam kali lipat lebih mahal untuk operasional sebelum terjadi krisis air," imbuh Masrun.

Masrun mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi NTB segera memberi solusi. Ia meminta pemerintah memasang pipa bawah laut untuk mengalirkan air dari Pulau Lombok ketimbang menggunakan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dinilai tak ramah lingkungan.

Diketahui, warga Gili Meno sebenarnya pernah memasang pipa bawah laut secara swadaya pada tahun 2021. Namun, Masrun menyebut pemasangan pipa air di bawah laut tersebut ditolak oleh Pemkab Lombok Utara.

"Panjang pipa dari Pulau Lombok ke Gili Air itu 1,6 kilometer, sedangkan dari Gili Air ke Meno itu 1,2 kilometer. Itu jauh lebih murah daripada menggunakan sistem antar-jemput air," kata Masrun.

Sementara itu, WALHI Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama warga Gili Meno resmi mengadukan Pemkab Lombok Utara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walhi menilai sengkarut air bersih di Gili Meno bukan sekadar perkara teknis, melainkan bentuk pengabaian hak dasar warga negara oleh negara.

"Selama ini warga Gili Meno mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan. Sementara solusi yang sempat ditawarkan justru menghadirkan persoalan baru yang mengancam keberlanjutan lingkungan," ujar Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, saat konferensi pers di Mataram, Jumat.

Amri menyebut ada 267 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.000 jiwa di Gili Meno yang terdampak krisis air bersih. Ia lantas menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menekankan pemenuhan kebutuhan air sebagai tanggung jawab pemerintah.

"Air adalah hak asasi manusia. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kepada mekanisme bisnis yang berpotensi mengabaikan aspek ekologis," kata Amri.

Kepala Divisi Advokasi Walhi NTB, Alfi Zakki, menambahkan Pemkab Lombok Utara gagal menjalankan amanat Pasal 28H UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019. Walhi mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi air bawah laut dari daratan Lombok menuju Gili Meno.

"Ketika masyarakat mengalami krisis air dalam waktu yang panjang, maka perlu ada evaluasi total terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Alfi.

Menurut Alfi, pengaduan yang disampaikan ke Kemendagri menjadi babak baru dari perjuangan warga Gili Meno demi mendapatkan air bersih.

Sejak 2024, warga Gili Meno dan Walhi NTB telah mengadukan persoalan itu ke Ombudsman, DPRD Lombok Utara, Komnas HAM, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga kini warga Gili Meno masih kesulitan mengakses air bersih.

Ada sejumlah poin tuntutan warga Gili Meno yang diadukan ke Kemendagri. Termasuk mendesak Kemendagri mengevaluasi Pemkab Lombok Utara atas kegagalan pemenuhan pelayanan dasar warga.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mempercepat distribusi air bersih dari daratan Lombok serta menempatkan hak atas air sebagai program utama di kawasan wisata Gili.

"Kami juga ingin memastikan pengelolaan SDA berpihak pada kelestarian lingkungan dan hajat hidup orang banyak di sana," kata Alfi.