TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menemui massa aksi di DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026).
Massa aksi bertahan di Gedung DPRD, setelah mereka menggelar aksi unjuk rasa sejak tadi sore.
Baca juga: Demo di DPRD Sulbar Mahasiswa Sebut Ada Tindakan Represif Aparat Saat Pengamanan
Baca juga: Massa Cipayung Plus Akan Duduki Gedung DPRD Sulbar Hingga Besok Jika Ketua DPRD Tidak Hadir
Mereka mendesak bertemu dengan Ketua DPRD Amalia Aras, untuk menyampaikan tuntutanya.
Kepada wartawan, Amalia mengaku sedang tidak berada di Mamuju sehingga tidak dapat dapat menemui langsung massa aksi.
Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri Aras saat dihubungi wartawan Tribun Sulbar melalui pesan WhatsApp.
Ketidakhadirannya di kantor DPRD Sulbar karena sedang menghadiri kegiatan Milad UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makassar.
"Saya minta maaf tidak bisa menerima langsung aksi karena saya sedang menghadiri acara milad UMI di Makassar," tulis Amalia Fitri Aras.
Meski demikian, Amalia memastikan aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diterima oleh pimpinan DPRD Sulbar lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya.
Ia menegaskan seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulbar akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulbar menduduki Kantor DPRD Sulbar dan menuntut agar Ketua DPRD Sulbar hadir langsung menemui peserta aksi.
Aksi tersebut berlangsung sejak siang hingga malam hari di depan pintu masuk gedung DPRD provinsi Sulbar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Barat (DPD IMM Sulbar), Albar Syam diduga menjadi korban represif aparat kepolisian saat aksi demontrasi di Gedung DPRD Sulawesi barat, Selasa (23/6/2026) sore.
Albar menjelaskan, ketika massa aksi ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan tuntutan aliansi.
Namun karena tuntutan tak kunjung dipenuhi massa aksi terlibat gesekan dengan aparat kepolisian.
Untuk meredam gesekan dengan aparat, ia mengaku turut melerai tetapi justru menjadi sasaran serangan pemukulan oleh aparat kepolisian.
"Massa aksi tidak ditemui pimpinan DPRD, akhirnya massa mau menyegel terjadilah gesekan. Saya melerai tapi justru menjadi sasaran pemukulan kepolisian, " Jelas Albar.
Akibat pemukulan tersebut Albar mengalami luka memar di bagian wajah.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Irwan Japaruddin mengecam keras tindakan pemukulan tersebut.
Irwan menyebutkan, seharusnya kepolisian bisa memitigasi dan menjadi fasilitator untuk menyampaikan tuntutan massa aksi.
"Harusnya kepolisian bisa memitigasi, bisa menjadi fasilitator terhadap tuntutan massa aksi, " tegas Irwan.
Ini terus menambah catatan brutalitas aparat kepolisian yang tidak pernah berubah.
Pihaknya memberi waktu kepada Polda Sulbar 2 x 24 jam untuk mengusut secara tuntas dan proses hukum kepada oknum polisi yang melakukan serangan kepada Ketua Umum DPD IMM Sulbar.
"Karena jelas ini melanggar arahan Presiden Prabowo dan Kapolri bahwa kepolisian harus menjadi polisi rakyat dan humanis," terang Irwan. (*)
