TRIBUNLOMBOK.COM — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menggelar rapat koordinasi bersama tiga gubernur di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan itu sekaligus menjadi momen penyerahan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Daerah Khusus Jakarta.
Ketiga gubernur yang hadir, yakni Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menerima langsung SK tersebut beserta surat pengantar penyelenggaraan dari Menpora.
Penyerahan itu menandai dimulainya secara resmi tahapan persiapan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia itu.
Erick menegaskan, pertemuan koordinasi ini merupakan langkah awal membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan PON 2028 berjalan sukses dan memberi dampak positif bagi pengembangan olahraga nasional.
Baca juga: NTB Resmi Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028, Gubernur Iqbal Genjot Persiapan hingga Anggaran
"Pertemuan hari ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Kita ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan baik, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional," ujar Erick.
Erick menekankan agar tata kelola penyelenggaraan PON XXII 2028 dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari permasalahan administrasi yang kerap mencoreng pelaksanaan ajang serupa di masa lalu.
"Aspek administrasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali," tegasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran, Menpora meminta ketiga gubernur mengoptimalkan venue yang sudah ada ketimbang membangun fasilitas baru.
Para gubernur juga diminta segera menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu direvitalisasi.
Erick turut menekankan pentingnya memastikan cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional tetap dipertandingkan.
PON, menurutnya, harus berfungsi sebagai bagian dari sistem pembinaan yang mencetak atlet untuk ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
"Kita juga perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade," jelasnya.
Pembahasan lebih rinci soal cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, serta penentuan nomor pertandingan akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Menpora juga mengungkap adanya amanat dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki ekosistem olahraga nasional secara menyeluruh, mencakup kesejahteraan atlet, sistem penghargaan, bonus prestasi, hingga program jaminan masa depan bagi atlet purnatugas.
"Tidak hanya terkait pembinaan dan prestasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan atlet, bonus, hingga dukungan atlet setelah tidak aktif agar semakin baik ke depannya," ungkapnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan ketersediaan venue yang sudah ada, tanpa pembangunan fasilitas baru dalam skala besar.
"Kami berkomitmen menyelenggarakan PON secara efisien dengan memanfaatkan venue yang sudah tersedia. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah sehingga penyelenggaraan dapat berjalan efektif," kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, NTB sudah memiliki rekam jejak kuat dalam menggelar berbagai event olahraga berskala nasional dan internasional, seperti Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS), MotoGP Mandalika, hingga Pocari Sweat Run, yang menjadi modal berharga menuju PON 2028.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan kesiapan serupa dan mendukung penuh arahan Presiden soal efisiensi penyelenggaraan. Ia berharap PON 2028 mampu meraih tiga kesuksesan sekaligus.
Antara lain sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi, sekaligus mendatangkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
"Kami pun berharap PON 2028 mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi olahraga, potensi wisata, serta talenta-talenta terbaik daerah kepada Indonesia bahkan dunia," ujar Emanuel.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penuh pelaksanaan PON dengan menyediakan infrastruktur olahraga yang lengkap, baik milik pemerintah daerah maupun swasta.
"Selain venue di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta juga memiliki berbagai fasilitas olahraga milik pemerintah daerah maupun swasta yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung pelaksanaan PON 2028," kata Pramono.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah. Ia memastikan Komisi X akan membuka ruang koordinasi apabila terdapat kendala dalam proses persiapan.
"Pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada daerah sebagai tuan rumah. Kami berharap seluruh persiapan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Senada, Wakil Menpora Taufik Hidayat menegaskan bahwa PON ke depan harus semakin berorientasi pada peningkatan prestasi dan menjadi bagian integral dari sistem pembinaan olahraga nasional guna menghasilkan atlet-atlet terbaik yang siap bersaing di level internasional.
(*)
