Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Anggota DPRD Kota Bogor Abdul Kadir Hasbi Alatas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor untuk lebih agresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran pembangunan, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan.
Namun, harus aktif mencari potensi baru sekaligus mengoptimalkan potensi yang belum tergarap maksimal.
“Kota Bogor memiliki karakteristik sebagai kota dengan luas wilayah yang terbatas. Ruang untuk ekspansi pembangunan baru tidak sebesar daerah lain. Karena itu, strategi yang paling realistis adalah memaksimalkan potensi yang sudah ada agar tidak terjadi potential loss atau hilangnya potensi penerimaan daerah yang sebenarnya dapat dioptimalkan,” kata Hasbi dalam keterangannya kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan PAD.
Mulai dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perubahan PBG yang berdampak pada penyesuaian retribusi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan.
“Saya melihat masih ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan PAD. Potensi dari retribusi PBG, perubahan PBG, PBJT, maupun sektor-sektor lainnya harus benar-benar dipetakan dan dioptimalkan. Jangan sampai ada potensi penerimaan daerah yang hilang hanya karena lemahnya pendataan atau kurangnya koordinasi,” ujarnya.
Hasbi juga menyoroti masih adanya potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor PBJT atas jasa makanan dan minuman.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa pada sebagian wajib pajak restoran atau kafe, pajak yang telah dibayarkan konsumen belum seluruhnya disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan.
“Bapenda perlu memperkuat pengawasan dan membangun sistem yang lebih terpadu agar tidak ada lagi celah yang menyebabkan pajak yang sudah dibayarkan masyarakat tidak masuk ke kas daerah. Potensi seperti ini harus segera ditutup karena sangat merugikan pendapatan daerah,” tegasnya.
Hasbi menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda.
Banyak data dan informasi berada di perangkat daerah lain, sehingga koordinasi lintas-SKPD menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau setiap SKPD bekerja sendiri-sendiri, tentu banyak potensi yang luput dari pengawasan. Misalnya, ketika ada penerbitan maupun perubahan PBG, informasi tersebut harus segera terhubung dengan Bapenda agar potensi penerimaan daerah dapat ditindaklanjuti. Begitu pula dengan data usaha yang menjadi objek PBJT maupun objek pajak daerah lainnya. Data harus saling terkoneksi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia menilai penguatan integrasi data, sinkronisasi sistem, digitalisasi pengawasan, dan komunikasi antarperangkat daerah harus menjadi prioritas.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat meminimalkan kebocoran potensi penerimaan sekaligus meningkatkan akurasi basis data perpajakan daerah.
“Setiap rupiah PAD yang gagal dipungut berarti ada kesempatan pembangunan yang ikut hilang. Saya berharap Bapenda tidak hanya fokus mengejar target tahunan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengidentifikasi seluruh potensi penerimaan secara berkelanjutan. Koordinasi yang aktif dengan seluruh SKPD menjadi kunci agar tidak ada lagi potential loss akibat data yang tidak sinkron, lemahnya pengawasan, maupun sistem yang masih menyisakan celah kebocoran penerimaan daerah,” tegas Hasbi.
Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Bogor sehingga pembangunan, pelayanan publik, dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
