TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA – Penyaluran air bersih ke daerah terdampak kekeringan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terancam tak maksimal imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora Widodo mengatakan, penyaluran air bersih ke masyarakat tergantung pada ketersediaan BBM.
Sebab, seluruh armada tangki air milik BPBD Blora menggunakan Pertamina Dex.
Sementara, harga BBM nonsubsidi itu melonjak dari sebelumnya Rp14.500 per liter menjadi Rp24.800 per liter.
Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional sehingga dapat memengaruhi pelayanan penyaluran air bersih kepada masyarakat.
"Dampaknya sangat vital. Bisa mengurangi jumlah air yang didrop ke masyarakat apabila anggarannya terbatas," kata Widodo, Selasa (30/6/2026).
Baca juga: Belum Punya Gedung, 30 Calon Siswa Baru Sekolah Rakyat Blora Bakal Dititipkan ke Rembang
Untuk mengatasi pembengkakan anggaran BBM, pihaknya akan mengoptimalkan dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Widodo, BPBD Blora siap memberikan data daerah terdampak kepada perusahaan yang ingin membantu distribusi air bersih.
"Kami juga bisa mengawal bantuan dari pihak luar. Mereka bisa menggunakan armada kami atau armada swasta untuk mendistribusikan air ke masyarakat," jelasnya.
Widodo mengakui, kenaikan harga BBM menjadi dilema tersendiri.
Di satu sisi, pemerintah dituntut melakukan efisiensi anggaran, namun di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.
"Kalau efisiensi operasional kantor mungkin masih bisa. Tapi kalau pelayanan masyarakat, apalagi nanti sudah ada permohonan dropping air terus tidak dikirim karena kendala BBM, kan juga tidak mungkin," katanya.
BPBD Blora akan menerapkan skala prioritas dalam penyaluran air bersih.
Wilayah yang mengalami krisis air paling parah akan didahulukan, sementara daerah lain akan dibantu melalui kolaborasi dengan pihak ketiga maupun perusahaan yang menyalurkan bantuan CSR.
"Kami tidak membatasi pelayanan, tetapi memang perlu menentukan prioritas bagi daerah yang sangat membutuhkan terlebih dahulu."
"Nanti, pihak lain juga bisa diarahkan membantu wilayah-wilayah tertentu," ujarnya.
Widodo mengatakan, BPBD Blora juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora terkait solusi pembiayaan operasional armada, termasuk kemungkinan adanya kebijakan khusus apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
"Kalau memang nanti prediksinya kemarau panjang, mudah-mudahan pada perubahan anggaran ada perhatian khusus karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat," terangnya.
Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM Pertamax, Bupati Blora Perintahkan Rakor Lewat Zoom dan Pembatasan Mobdin
Pasalnya, sebelum harga BBM naik, biaya operasional BBM untuk satu armada tangki berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per hari untuk melayani wilayah yang relatif dekat.
Namun, dengan kenaikan BBM, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp500 ribu per hari.
Dalam sehari, satu armada mampu melakukan hingga tiga kali penyaluran air bersih.
Namun, jumlah tersebut bisa berkurang apabila lokasi tujuan berada jauh dari sumber air sehingga konsumsi BBM menjadi lebih besar.
"Kalau jalannya jauh tentu kebutuhan BBM juga lebih banyak. Itu yang menjadi tantangan ketika harga BBM naik," paparnya. (*)
