TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEKASI – Program dana hibah sebesar Rp 100 juta per RW yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini mulai membuahkan hasil nyata bagi warga.

Salah satu contoh sukses terlihat di RW 10, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, di mana warga berhasil menyulap limbah minyak jelantah menjadi produk sabun bernilai ekonomi.

Ketua RT 06 RW 10 Kelurahan Kranji, Arif Mufarik, mengungkapkan bahwa wilayahnya telah menerima dana hibah tersebut sejak 2025 dan kembali mendapatkannya pada tahun ini.

Baca juga: PDAM Tirta Asasta Depok Bidik IPO, Peningkatan GCG dan Kinerja Jadi Modal Kuat

"Dapet Alhamdulillah. Sama dengan yang sekarang itu kan sudah turun juga kemarin ya. Dapet juga di RW kami di sini," kata Arif, Selasa (30/6/2026).

Transformasi Pengelolaan Sampah Warga

Berkat syarat pembentukan bank sampah sebagai syarat pencairan dana hibah, kesadaran warga RW 10 Kranji dalam mengelola limbah rumah tangga meningkat drastis.

Warga kini lebih aktif mengumpulkan botol, gelas plastik, hingga kardus untuk disetorkan ke bank sampah yang memanfaatkan lahan yayasan setempat.

"Ya kalau dilihat impeknya saat ini, masyarakat yang tadinya bingung ngumpulin sampah, terutama yang botol, gelas plastik, kardus. Nah sekarang mereka ketika dia punya kardus, punya botol, tadinya kan hanya dibuang. Nah sekarang dikumpulin sama warga," jelas Arif.

Proses penimbangan sampah pun dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan.

"Kami kan nimbang sebulan itu dua kali. Jadi si warga itu nanti pas kami buka penimbangan, mereka datang membawa barang-barang yang dia kumpulin itu, jadi lebih ada jauh inisiatif ya peduli lingkungan," tuturnya.

Minyak Jelantah Jadi Produk Bernilai

Tak hanya sampah plastik, warga juga mengolah minyak jelantah yang tadinya dibuang atau dijual murah seharga Rp 4.000 per liter menjadi sabun cuci.

"Akhirnya yang tadinya minyak jelantah dikumpulin, yang dijualnya cuma Rp4.000 seliter, minyak jelantah nih warga suruh ngumpulin. Tadinya dibuang, akhirnya dikumpulin jadi prakarya agar memiliki nilai ekonomis," ucap Arif.

Saat ini, produksi sabun tersebut masih digunakan untuk kebutuhan warga sekitar karena terkendala prosedur perizinan.

"Iya, bener, karena kalau kami ngurus izinnya kan agak repot ya. Prosedurnya ya, gitu lho. Dan kita kan nampung minyaknya juga belum bisa banyak," tegas Arif.

Komitmen Pemkot Bekasi

Pengamat Kebijakan Publik, Riko Noviantoro, mengapresiasi inovasi lingkungan dalam program hibah ini, meski ia mengingatkan pentingnya keadilan distribusi dana agar tidak memicu konflik horizontal.

"Nah ini kan jadi problem yang harus dibaca oleh pemerintah agar tidak muncul RW yang dianggap sebagai basis politik, dia akan mendapatkan lebih dulu dibandingkan yang tidak memiliki basis politik nah jadi itu berpotensi konflik horizontal," kata Noviantoro.

Ia juga memuji syarat pembentukan bank sampah yang dinilai inovatif.

"Jika memang itu menjadi salah satu persyaratan, maka kiranya tidak ada lagi nuansa politik di dalam praktek pemilihan RW yang tadi sebagai kantong politik," jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa dana hibah ini bertujuan menekan tumpukan sampah di TPA Bantargebang.

“Dana hibah ini berlaku untuk semua RW, baik di perumahan maupun kampung. Tapi ada syarat, RW harus melaksanakan pemilahan sampah dan pengumpulan minyak jelantah. Ini langkah nyata mengurangi tumpukan sampah di TPA Bantargebang yang setiap hari makin menggunung,” ujar Tri, Minggu (7/9/2025).

“Hasil pengelolaan itu nantinya bisa menambah kas RW sekaligus memberi nilai ekonomis bagi masyarakat,” jelasnya.

Program hibah ini berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perangkat wilayah, di mana honor RT naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 750 ribu, dan honor RW dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,25 juta sejak 2025.

“Jadi bukan hanya dana hibah, kesejahteraan perangkat wilayah juga ikut diperhatikan,” tutup Tri.