TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, tak hanya menyisakan teka-teki mengenai pihak yang diamankan, tetapi juga mulai mengganggu roda pemerintahan daerah.
Hingga Selasa (30/6/2026), keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby belum diketahui secara pasti, sementara sejumlah kantor pemerintahan disegel dan agenda DPRD terpaksa ditunda.
KPK sendiri masih menutup rapat informasi mengenai hasil operasi yang dilakukan sejak Senin (29/6).
Lembaga antirasuah belum mengumumkan siapa saja yang telah diamankan, status hukum mereka, maupun konstruksi perkara yang tengah diselidiki.
Di tengah minimnya keterangan resmi, berbagai spekulasi bermunculan.
Ada informasi yang menyebut Suhardiman meninggalkan Kuansing bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnain, sementara kabar lain menyebut keduanya telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: Kasus Korupsi Muara Enim: KPK Panggil Tersangka Fika Nur Alawi
Hingga kini, seluruh informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pantauan di rumah dinas Bupati Kuansing memperlihatkan suasana yang tidak biasa.
Kediaman resmi kepala daerah itu tampak lengang tanpa aktivitas pemerintahan maupun kunjungan tamu. Hanya beberapa petugas kebersihan dan perawatan taman yang tetap bekerja seperti biasa.
Saat ditanya mengenai keberadaan Suhardiman, mereka mengaku tidak mengetahui.
"Tidak tahu," ujar salah seorang pekerja.
Suasana serupa juga terlihat di rumah pribadi Suhardiman di Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, yang diketahui ditempati istri keduanya.
Warga sekitar mengatakan rumah tersebut tampak sepi sejak kabar OTT KPK mencuat ke publik.
"Tidak terlihat ada Pak Bup dan Ibu Suci," kata seorang warga berinisial H.
Di saat yang sama, beredar informasi bahwa istri kedua Suhardiman bersama adik kandungnya, Herison, ikut dibawa penyidik KPK ke Jakarta.
Namun informasi tersebut hingga kini belum mendapat konfirmasi dari KPK.
Ketidakjelasan bukan hanya menyelimuti keberadaan bupati.
Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, juga belum diketahui keberadaannya.
Padahal, rumah dinas Sekda menjadi salah satu lokasi yang diperiksa penyidik KPK pada Senin.
Menariknya, selama proses penggeledahan yang berlangsung dari pagi hingga malam, Zulkarnain tidak berada di lokasi.
Pada Selasa, rumah dinas Sekda juga tampak lengang.
Sejumlah personel Satpol PP berjaga di sekitar lokasi, namun enggan memberikan keterangan kepada wartawan.
Wakil Bupati Kuansing Muhklisin dikabarkan berada di kediamannya di Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat.
Baca juga: Ruang Kerja Disegel KPK, Ini Profil Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Namun upaya konfirmasi belum berhasil dilakukan karena nomor teleponnya tidak aktif.
Muhklisin sebelumnya merupakan satu-satunya pejabat daerah yang terlihat mendatangi rumah dinas Sekda ketika penyidik KPK melakukan pemeriksaan.
Penyegelan Ruang Kerja Lumpuhkan Aktivitas DPRD
Dampak operasi KPK mulai terasa terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sejumlah ruangan penting di kompleks Pemerintah Kabupaten Kuansing disegel penyidik, mulai dari ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten I Setda hingga ruang Ketua DPRD Kuansing.
Ketua DPRD Kuansing Juprizal sendiri juga belum diketahui keberadaannya hingga Selasa siang.
Sekretaris DPRD Kuansing Andi Zulfitri mengaku tidak mengetahui lokasi pimpinan legislatif tersebut.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PAN, Desta Harianto.
"Sudah lama sekali enggak jumpa dengan Ketua DPRD," ujarnya.
Situasi yang belum menentu membuat agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kuansing yang sedianya digelar pada Selasa terpaksa dibatalkan.
Seorang anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya mengaku para legislator kehilangan fokus setelah operasi KPK mengguncang pemerintahan daerah.
"Sudah tidak fokus lagi gara-gara OTT KPK ini. Kami tunda rapat Bamus sampai situasi stabil," katanya.
Di tengah simpang siurnya informasi, sejumlah media lokal di Riau melaporkan empat orang telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.
Mereka disebut terdiri atas dua pejabat Pemerintah Kabupaten Kuansing berinisial F dan DA, seorang pihak swasta berinisial A, serta SC yang disebut sebagai istri muda Bupati Kuansing.
Meski demikian, hingga Selasa sore KPK belum mengonfirmasi identitas maupun status hukum keempat orang tersebut.
Sejumlah laporan juga mengaitkan OTT ini dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan serta tindak pidana pencucian uang. Namun, informasi tersebut masih sebatas dugaan yang beredar karena KPK belum mengungkap perkara yang sedang ditangani.
Dengan belum adanya penjelasan resmi dari KPK, misteri keberadaan Bupati Suhardiman Amby dan sejumlah pejabat Kuansing masih menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, penyegelan sejumlah ruang kerja serta tertundanya agenda DPRD menunjukkan bahwa operasi antirasuah tersebut mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi. (Tribun Pekanbaru/Guruh Budi Wibowo)
