Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih berjalan dan terus menjadi perhatian publik. Beberapa pakar pun turut menyoroti MBG.
Salah satunya Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Prof Sri Raharjo. Ia menilai MBG masih sering dipersepsikan sebagai program penurunan stunting, padahal menurutnya tidak demikian.
"MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda," ujarnya dikutip dari laman UGM, Rabu (1/7/2026).
MBG Belum Diprioritaskan untuk Kelompok Rentan
Sejauh ini, Sri melihat bahwa distribusi MBG bagi kurang tepat sasaran. Seharunya, MBG lebih difokuskan kepada kelompok rentan yang sangat membutuhkan.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal," katanya.
Ditambah dengan jangkauan target 82 juta penerima, pelaksanaan MBG menurutnya masih perlu banyak dievaluasi. Mulai dari hal infrastuktur, sumber daya manusia, sistem keamanan pangan, dan lainnya.
Jika pemasalahan dalam aspek-aspek tersebut masih terjadi, ia menilai, MBG dapat menimbulkan kasus lagi seperti keracunan. Karena itu, pembenahan standar sanitasi dan higiene juga harus diperkuat.
"Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu," ujarnya.
Program Penurunan Stunting Harus Jadi Pembelajaran
Sri berpendapat pemerintah harus berkaca pada program penurunan stunting yang pernah berjalan. Alih-alih membangun sistem baru, menurutnya sebaiknya menjadikan praktik baik yang sudah ada sebagai contoh.
"Saya katakan "too much too soon". Lesson learned dari program penurunan stunting seharusnya dijadikan acuan dalam perancangan MBG," katanya.
Ia melihat, pada program penurunan stunting, pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan sanitasi, memberikan edukasi, hingga menyediakan bantuan sosial.
"Pendekatan tersebut lebih sistematis dibanding membentuk lembaga baru dengan kebutuhan anggaran yang besar," imbuhnya.
Adanya kasus korupsi MBG menurutnya juga menjadikan desain program MBG harus dibenahi. Harapannya untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan terjadi lagi.
"Korupsi itu dipengaruhi oleh pelakunya atau orangnya, tapi bisa juga peluang korupsi itu dibuat karena desain dari program ini," ujarnya.
Sri mengusulkan supaya pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme pengelolaan MBG yang lebih sederhana. Misalnya dengan melibatkan kantin dapur.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan," pungkasnya.
