TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di depan anggota DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis (2/7/2026).

Dalam pertanggungjawaban itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan 20 item kinerja dari berbagi sektor.

Baca juga: Kabar Baik, Pemkab Semarang Hapus Denda PBB-P2, Penunggak Cukup Bayar Pokok Pajak

Gubernur Jateng sendiri dalam menjalankan program kerjanya selama tahun 2025 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp23,871 triliun dari total anggaran belanja Rp25,231 triliun.

"Iya soal tanggapan umum APBD (2025) ini kami sampaikan 20 item," ujar Ahmad Luthfi kepada Tribun selepas rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jateng tahun anggaran 2025.

Dari 20 tanggapan secara umum, Luthfi menyoroti soal optimasi pendapatan asli daerah.

Ia menyebut,  di tengah tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan geopolitik dunia yang tidak menentu, pihaknya melakukan review daripada pendapatan asli daerah di provinsi maupun kabupaten-kota.

Tujuan peninjauan ini agar pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Langkah yang sudah dilakukan adalah melakukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan sosialisasi pendataan pelayanan pemungutan dan pajak daerah.

"Kami sinergikan di antaranya adalah beberapa pajak-pajak yang terintegrasi dengan daerah kabupaten kota di antaranya kendaraan bermotor dan lain sebagainya," ucapnya.

Langkah berikutnya adalah pengembangan sistem informasi layanan pendapatan yang terintegrasi dalam satu data pendapatan asli daerah dan digitalisasi kemudahan pembayaran.

"Selama ini pelayanan dasar terintegrasi ini belum banyak, belum maksimal dilakukan antara provinsi dan kabupaten kota," jelasnya.

Ia melanjutkan, Pemprov juga melakukan optimalisasi manajemen barang milik daerah secara profesional melalui penguatan struktur kelembagaan, intensifikasi pemeliharaan dan pengamanan aset untuk meningkatkan nilai guna dan daya saing daerah.

"Artinya aset-aset kita itu belum maksimal kita laksanakan baik itu atau provinsi yang ada di daerah maupun aset daerah yang hari ini belum dikekola secara maksimal," bebernya.

Sektor lainnya, Luthfi menjelaskan alokasi anggaran untuk sektor pertanian.

Dari sektor ini,  alokasi anggaran digunakan antara lain adalah rehabilitasi jaringan baik itu jaringan sekunder, primer maupun tersier.

Selain itu, adapula bantuan asuransi usaha tani, subsidi suku bunga, pengendalian organisme penganggu tanaman.

Penggunaan anggaran itu berhasil mendorong Jawa Tengah menjadi provinsi swasembada pangan nasional nomor 2. Dari luas lahan 1,5 juta hektar bisa menghasilkan 9,5 juta ton pada tahun 2025.

"Artinya 15,6 persen gabah giling nasional dari Jawa Tengah. Sektor ini menjadi perhatian kami," tuturnya.

Sektor lainnya yang dipaparkan Lutfhi dari sektor pendidikan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, perawatan kondisi jalan, penguatan layanan kesehatan, dan lainnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Dwianto Priyonugroho mengatakan, pendapatan Pemprov Jateng tahun 2025 meliputi anggaran sebesar Rp24,654 Triliun dengan Realisasi Rp23,761 Triliun (96,38 persen).

Sementara, dari segi belanja anggaran Rp25,231 Triliun, realisasi Rp23,871 Triliun (94,61 persen.

Sisa Lebih Pembiayaan/Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2025 sebesar Rp467,18 milyar yang disalurkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp428,81 miliar, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Rp28,21 Miliar,Bendahara Penerimaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  Rp 141, 19 juta, dan k

"Masuk ke Kas sekolah Rp10 miliar," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, laporan pertanggungjawaban Gubernur Jateng tentang pelaksanaan APBD Jateng tahun anggaran 2025 ada beberapa catatan dan perlu dipertajam kembali di antaranya menyoal peningkatan ekonomi kerakyatan.

"Bagaimana ekonomi rakyat saat ini harus diungkit kembali dengan cara fiskal daerah harus kami tingkatkan dengan kenaikan PAD yang disalurkan ke program yang lebih bermanfaat ke masyarakat," jelasnya kepada Tribun.

Baca juga: Ini Sikap PDIP Semarang Soal YY Kadernya yang Kepergok Pijat Plus-plus Oleh Istrinya

Pihaknya juga mendorong perlu peningkatkan program di bidang pendidikan. 

Ia menilai program vokasi yang sudah dijalankan Pemprov Jateng telah berjalan baik  tinggal ditingkatkan kembali.

"Sekolah vokasi di Jateng harus mencetak lulusan dengan standarisasi tenaga kerja nasional dan global agar bisa menangkap peluang lebih luas hingga ke luar negeri," tandasnya. (Iwn)