TRIBUNPEKANBARU.COM - Bupati Siak Afni Zulkifli mengajak seluruh kepala daerah menjaga kekompakan dalam forum Apkasi di Medan. Menurutnya, pemerintah kabupaten harus berdiri dalam satu barisan agar semangat otonomi daerah tetap terpelihara dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Otonomi daerah merupakan salah satu warisan penting era Reformasi,” ujar Afni dalam forum itu, Jumat (3/7/2026).

Ia mengatakan, kebijakan itu telah memberi kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi dan menentukan arah pembangunannya sendiri.

Karena itu, ia menilai semangat desentralisasi tidak boleh melemah. Daerah harus terus diberi kesempatan untuk tumbuh sehingga pembangunan nasional berlangsung lebih merata.

“Obor pembangunan nasional harus menyala dari seluruh penjuru daerah, bukan terpusat,” kata Afni.

Menurut Afni, kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kota-kota besar. Daerah juga memiliki peran penting sebagai penggerak pembangunan apabila diberi kewenangan dan dukungan yang memadai.

Baca juga: DPRD Desak Plt Bupati Kuansing Segera Tunjuk Plh Sekda, Gaji ASN dan PPPK Jangan Sampai Tersandera

Baca juga: Aset 20 Hektare Bekas Plaza Ternak di Pekanbaru Disiapkan Jadi Sentra Peternakan Modern

Para kepala daerah menilai penguatan desentralisasi menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman, menyampaikan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Herman, revisi tersebut perlu mengedepankan pendekatan desentralisasi asimetris. Dengan cara itu, pembagian kewenangan, hubungan keuangan, hingga mekanisme pengawasan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada empat poin yang diusulkan. Yakni penerapan desentralisasi asimetris, penguatan prinsip subsidiaritas, penataan kembali peran gubernur dalam pembinaan dan pengawasan, serta reformulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penataan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Herman menegaskan, perjuangan memperkuat otonomi daerah tidak akan berjalan maksimal tanpa kekompakan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

“Pemerintah kabupaten harus solid agar perjuangan memperkuat desentralisasi memiliki kekuatan yang lebih besar,” ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)