WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Setiap kali Presiden Prabowo Subianto berdiri di balik podium, publik kini tidak hanya mendengarkan arah kebijakan negara.

Bagi para pelaku pasar dan investor, setiap untaian kalimat spontan sang Kepala Negara telah bertransformasi menjadi 'alarm' yang diwaspadai karena kerap berdampak instan pada stabilitas ekonomi nasional.

Fenomena unik sekaligus mencemaskan ini dibedah secara tajam oleh konten kreator sekaligus investor, Raymond Chin, melalui kanal YouTube pribadinya.

Raymond menyoroti pola komunikasi defensif dan reaktif yang berulang selama 17 bulan terakhir, yang tanpa disadari mengikis approval rating sang Presiden dari 80,9 persen di awal tahun 2025 menjadi 59,75 % pada Juni 2026.

Baca juga: RANS Entertainment Bersiap IPO, Raymond Chin Bongkar Red Flag Terbesar Bisnis Raffi Ahmad

Efek Domino Podium: Dari "Saham Judi" hingga "Emang Gua Pikirin"

Dalam analisanya, Raymond memaparkan sejumlah riwayat pidato kepresidenan yang langsung direspons negatif oleh pasar keuangan.

Salah satu momentum paling diingat terjadi pada sidang Tanwir Muhammadiyah, saat Presiden menyebut investasi saham bagi rakyat kecil tak ubahnya seperti judi yang pasti kalah.

Efeknya instan, IHSG melemah hingga OJK terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan persepsi publik.

Gejolak tidak berhenti di sana. Pada 16 Mei 2026, di tengah kemarahan publik saat rupiah menembus angka Rp17.500 per dolar AS, Presiden dalam pidatonya di Nganjuk justru berujar, "Rakyat di desa enggak pakai dolar kok."

Kondisi paling ekstrem terekam pada 20 Mei 2026 di gedung DPR.

Menjelang pidato, IHSG sempat menguat 1 % . Namun, begitu Presiden mendadak mengumumkan kebijakan ekspor komoditas strategis wajib melalui BUMN sebagai eksportir tunggal tanpa ada pengumuman awal (pre-announcement), IHSG langsung terjun bebas ke level 6.215 dalam satu sesi tunggal.

Puncaknya, celetukan viral "Dasmu, emang gua pikirin" saat menyikapi kritik di Gorontalo pada 24 Juni 2026, kembali memicu sentimen merah di lantai bursa keesokan harinya.

Pemantik di Tengah Pasar yang Rapuh

Secara objektif, Raymond sepakat dengan para ekonom bahwa pidato kepresidenan bukanlah penyebab fundamental rontoknya IHSG hingga 30 % sepanjang tahun 2026—yang memang dipengaruhi oleh tekanan global, sentimen Donald Trump, dan keperkasaan dolar.

"Pidato itu bukan penyebab utama, melainkan pemantik. Pasar memang sedang tertekan, namun saat kebijakan besar diumumkan mendadak dari podium tanpa strategi komunikasi terstruktur, investor membaca adanya risiko ketidakpastian yang tinggi," tegas Raymond.

Fenomena ini, menurut pakar komunikasi Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo yang dikutip dalam video tersebut, mencerminkan gaya komunikasi yang menyumbat ruang dialog. Ketika penguasa menggunakan narasi yang defensif, saluran komunikasi menjadi mampet, dan kekosongan informasi itu langsung diisi oleh spekulasi pasar yang cenderung negatif.

Paradoks Sang Opositor Tangguh

Ada anomali besar jika melihat rekam jejak Prabowo.

Raymond mengingatkan publik pada sosok Prabowo era oposisi (2013–2019) yang dikenal sangat piawai berpidato secara tajam, berbasis data, dan memiliki arah kebijakan yang klir.

Mulai dari kritik kerusakan hutan, janji kabinet ramping, hingga komitmen mengejar koruptor sampai ke Antartika.

Namun, realita pemerintahan membalikkan narasi tersebut: kabinet yang dibentuk justru menjadi yang terbesar dalam sejarah, perjalanan dinas luar negeri yang intensif, hingga opsi pengampunan koruptor jika mengembalikan aset negara.

Sayangnya, perubahan haluan ini minim penjelasan naratif yang memadai kepada publik, melahirkan tanda tanya besar alih-alih kepercayaan (trust).

Presiden sendiri, katany bukan tidak menyadari kelemahan ini.

Pada April 2025 di Hambalang, Prabowo sempat mengakui secara ksatria di hadapan jurnalis senior bahwa komunikasi pemerintahannya kurang baik dan siap bertanggung jawab. Meskipun lembaga perombakan seperti Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) dibentuk pada September 2025, polanya tetap berulang.

Tiga Solusi Konkrit Memutus Pola Blunder

Di akhir analisanya, Raymond Chin menekankan bahwa instruksi tanpa perbaikan sistem tidak akan mengubah keadaan.

Ia menawarkan tiga langkah struktural yang diadopsi dari kesuksesan negara lain:

1. Satu Suara Pemerintah: Indonesia harus menghentikan fenomena "silo", di mana setiap menteri dan lembaga berbicara secara parsial di media sosial dengan jutaan pengikut. Diperlukan satu juru bicara tunggal untuk isu sensitif, seperti sistem yang diterapkan Singapura atau Jerman.
2. Mandat Jelas untuk BKP: Badan Komunikasi Pemerintah harus diisi oleh ahli strategi mitigasi krisis, bukan sekadar surveyor opini publik, serta dibekali otoritas penuh untuk menapis narasi sebelum pelantang suara dinyalakan.
3. Penguatan Institutional Buffer: Instansi seperti Bank Indonesia dan OJK harus dipersepsikan benar-benar independen dari tekanan politik. Jika lembaga ekonomi nasional solid dan dipercaya, satu ucapan keliru dari kepala negara tidak akan langsung mengguncang stabilitas ekonomi secara dramatis.

Sebab pada akhirnya, menurut Raymond dampak dari ketidakpastian komunikasi politik ini tidak hanya dirasakan oleh para pemilik modal di lantai bursa.

Melainkan merembet langsung ke dompet masyarakat kecil di pedesaan berupa menyusutnya nilai rupiah, meroketnya harga barang, dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan.