.
Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran sebesar Rp7,07 miliar yang bersumber dari APBN.
Dana tersebut disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yakni KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko, guna mendukung kelancaran pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi sarana untuk menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dengan Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan mendata seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital hingga ekonomi lingkungan.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026, Kepala BPS Bengkulu: Data Akurat Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Irfan menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tersebut tidak memiliki kaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak.
“Perlu kami tegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan sama sekali dengan penarikan pajak. Data yang dikumpulkan murni digunakan untuk kepentingan statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, bagi Provinsi Bengkulu, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dunia usaha, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
Informasi tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah, meningkatkan daya saing UMKM, membuka lapangan kerja baru, hingga menarik investasi yang sesuai dengan potensi ekonomi Bengkulu.
Selain itu, data yang dihasilkan juga akan dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, keberadaan data ekonomi yang lebih lengkap juga akan memperkuat kualitas analisis ekonomi regional serta menjadi referensi dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah.
“Dengan data yang semakin komprehensif, kami dapat memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih akurat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bengkulu,” jelas Mohamad Irfan Surya Wardana.
Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat, untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, partisipasi pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap akan menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas melalui kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu juga mengapresiasi upaya BPS Provinsi Bengkulu dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui sinergi antara pengelolaan fiskal negara dan penyediaan data statistik yang berkualitas, diharapkan pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu semakin berbasis data (evidence-based policy), mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa mendatang.
